Suara.com - Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah tes corona di Indonesia masih sangat sedikit, padahal pemerintah bilang dana negara masih banyak.
Zubairi mengakui memang tes masif hanya dilakukan di DKI Jakarta sementara provinsi lain masih jauh dari standar yang ditetapkan badan kesehatan dunia alias WHO.
"Tes kita masih sangat amat kurang sekali, banyak provinsi yang tidak mengerjakan PR nya, di provinsi yang lain masih amat kurang" kata Zubairi dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).
Dia kemudian mencontohkan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang beralasan jumlah tes tidak maksimal karena reagen habis dan jumlah tenaga medis pemeriksa spesimen di laboratorium terbatas.
"Saya baca di media misalnya Gubernur Jawa Tengah alasannya kok naif sekali, karena reagensia-nya habis, lah kan kata Pak Airlangga (Menko Perekonomian) duitnya banyak banget kok, gak bisa beli reagensia," ucapnya.
Kemudian, jika memang jumlah tenaga pemeriksa spesimen di laboratorium terbatas, Zubairi menyebut dana yang katanya banyak itu bisa digunakan untuk merekrut pekerja baru untuk bekerja di akhir pekan.
"Kedua (alasannya) karena hari sabtu dan hari minggu kan tutup tidak bisa memenuhi target, kan ya tinggal angkat orang di hari sabtu dan minggu, kan uangnya sekali lagi, ada, pegawai untuk tes ini bisa dari analis yang diberi pelatihan, artinya tenaga untuk tes pcr dan ambil sampel itu banyak ada dimana-mana tinggal direkrut," jelasnya.
Untuk diketahui, jumlah rata-rata tes corona Indonesia berdasarkan data www.worldometers.info/coronavirus berada di posisi ke 162 dari 215 negara.
Pemerintah baru melakukan pemeriksaan sebanyak 2.796.924 spesimen dari 1.652.324 orang (1 orang bisa tes lebih dari 1 spesimen), ini artinya Indonesia baru bisa melakukan pemeriksaan 10.203 tes per 1 juta penduduk dari total 274.140.070 penduduk.
Baca Juga: IDI: Kematian Tenaga Kesehatan Akibat Covid-19, Indonesia Tertinggi di Asia
Sementara dalam laporan yang dirilis WHO pada Rabu (8/7/2020), positivity rate di Jateng berkisar 13 persen dengan rasio tes yang rendah yakni hanya 0,17 tes tiap 1.000 penduduk pada 29 Juni 2020 hingga 5 Juli 2020.
Rasio tes Covid-19 di Jateng ini kalah jauh dibandingkan DKI Jakarta yakni 1 tes per 1.000 penduduk setiap pekan.
Berita Terkait
-
Polemik Mutasi Dokter, Adian PDIP Sebut Ada Beda Tafsir Antara Kemenkes dan IDAI Soal Kolegium
-
IDAI Bongkar Alasan Kemenkes Mutasi Dokter Anak ASN, 'Premanisme Kekuasaan'?
-
PB IDI Angkat Bicara Terkait Pemindahan dan Pemecatan Sejumlah Dokter di RS Vertikal
-
Indonesia Punya Strategi Hadapi Perang Dagang Amerika vs China, Begini Respon Menkeu AS
-
IDI Geram! Oknum Residen Anestesi Bandung Bakal Dipecat, Ini Penyebabnya!
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Terbingkar! Tangan Kanan Akui Shin Tae-yong Memang Punya Masalah dengan Mees Hilgers
-
Intip Statistik Jay Idzes saat Sassuolo Hajar Lazio, Irak dan Arab Saudi Bisa Ketar-ketir
-
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Puncaki Save Terbanyak Serie A
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
Terkini
-
KPK Lawan Balik! Minta Praperadilan Rudy Tanoe Ditolak, Kerugian Negara Rp200 M Siap Diungkap!
-
Soal KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres, Deddy PDIP: Pejabat Publik Seharusnya Semua Terbuka Dong
-
Terungkap! Segini Uang yang Dikembalikan Ustaz Khalid Basalamah ke KPK, Totalnya Miliaran Rupiah
-
Momen Menarik Terjadi di DPR, Dasco Perlihatkan Keakrabannya dengan Menhan Sjafri hingga Antar Rapat
-
Ijazah Capres-Cawapres Mendadak Jadi Rahasia, DPR Turun Tangan Minta KPU Klarifikasi Segera
-
Anomali Aturan KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres: Rakyat Mesti Tahu Latar Belakang Pemimpinnya!
-
Driver Ojol Ancam Ramai-ramai Matikan Aplikasi saat Demo di DPR dan Istana Besok, Ini 7 Tuntutannya
-
Blunder KPU! Ijazah Hingga SKCK Capres Jadi Rahasia, DPR Protes: Informasi Biasa Kok Disembunyikan?
-
Tragis! Ojol Tewas di Demo: Masyarakat Desak Penyelidikan Tuntas, Ada Apa dengan Kendaraannya?
-
Ancaman PHK Massal di Depan Mata, DPR Kompak Tolak Kenaikan Cukai Rokok 2026!