Suara.com - Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo belakangan tengah disebut-sebut akan maju dalam pesta demokrasi Pemilihan Presiden 2024. Sejumlah pihak menuding, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi kendaraannya untuk menuju ke sana.
Pengamat Politik, Muhammad Qodari ikut buka suara menanggapi kabar ini. Ia mengatakan sah-sah saja apabila Gatot Nurmantyo memang berencana untuk ikut dalam konstelasi politik 2024 nanti.
Sebab, keterlibatan tersebut merupakan salah satu haknya sebagai warga negara. Kendati demikian, Qodari mengatakan bahwa untuk maju sebagai peserta pada Pilpres 2024 mendatang, Gatot Nurmantyo perlu memiliki kendaraan politik.
Kendaraan politik tersebut tak lain adalah partai politik yang akan membawa dan mengusungnya. Pasalnya, KAMI yang saat ini digeluti oleh Gatot Nurmantyo disebut hanya untuk melakukan manuver, dinilai tidak cukup ampuh untuk berperang di Pilpres 2024.
"Jalurnya salah, jalurnya itu partai politik. KAMI ini bukan partai politik dan tidak punya kursi. Kalau pun misalnya KAMI ikut Pemilu 2024, itu pun belum bisa digunakan hasilnya untuk maju Pilpres 2024," ujar Qodari dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam TV One, Senin (28/9/2020).
Qodari juga mengatakan bahwa pada Pilpres 2024 mendatang, pesertanya merupakan penyesuaian dan berkaitan dengan jumlah perolehan kursi pada 2019 silam oleh partai pengusung kandidat tersebut.
Menurut Qodari, Gatot Nurmantyo disarankan untuk tidak membesar-besarkan KAMI.
"Jadi jangan sampai kucing dikira macan. Atau malah membesar-besarkan KAMI," lanjut Qodari.
Lebih lanjut lagi, Pengamat Politik tersebut juga menyinggung jalur 'jalanan' yang digunakan Gatot Nurmantyo untuk menarik simpati publik. Menurutnya, cara semacam ini sudah kuno dan ketinggalan zaman. Cara tersebut pernah dipakai oleh Amien Rais di masa awal reformasi silam.
Baca Juga: Sejumlah Akun Facebook Pro Pemerintahan Dihapus, Rodrigo Duterte Berang
Selain itu, Qodari pun menyebut sejumlah nama yang dirasa pas untuk mengisi label Capres saat ini daripada Gatot Nurmantyo. Salah satunya adalah Prabowo Subianto yang juga menjadi salah satu Calon Presiden dalam Pilpres 2019 lalu.
Tak hanya Prabowo Subianto, Qodari juga mengatakan bahwa sejumlah kepada daerah juga potensial untuk maju ke Pilpres 2024 nanti meskipun ia tidak tergabung dalam partai.
"Hari ini yang paling potensial menjadi presiden itu adalah Pak Prabowo, yang punya partai dan menteri misalnya. Kemudian orang seperti Pak Ridwan Kamil, Pak Anies Baswedan, yang kepala daerah, enggak punya partai tapi Kepala Daerah," ujarnya.
Terakhir, Qodari menyinggung soal penolakan deklarasi KAMI. Ia meminta warga masyarakat yang berbeda pandangan untuk tidak melakukan penolakan dan pengadangan secara anarkis. Sebab, hal tersebut tidak akan mendatangkan manfaat.
Menurutnya, cara yang tepat untuk mengadang adalah dengan memanfaatkan pikiran, bukan fisik dan tenaga semata.
"Jangan diadang dengan fisik, tapi pikiran," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Analis Politik Sebut Pembubaran Deklarasi KAMI di Surabaya Sudah Tepat
-
Kena Sentil Tengku Zulkarnain, Denny Siregar Beri Respons Menohok
-
Siapa DN Aidit Sesungguhnya? Simak Fakta D.N. Aidit Berikut
-
Denny Vs Tengku: Saya Bilang, Untung KAMI Cuma Dibubarkan, HTI Malah Bonyok
-
Analis: Gatot Pernah Jadi Panglima, Punya Jasa-jasa, Perlu Dihargai Juga
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!