Suara.com - Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo belakangan tengah disebut-sebut akan maju dalam pesta demokrasi Pemilihan Presiden 2024. Sejumlah pihak menuding, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi kendaraannya untuk menuju ke sana.
Pengamat Politik, Muhammad Qodari ikut buka suara menanggapi kabar ini. Ia mengatakan sah-sah saja apabila Gatot Nurmantyo memang berencana untuk ikut dalam konstelasi politik 2024 nanti.
Sebab, keterlibatan tersebut merupakan salah satu haknya sebagai warga negara. Kendati demikian, Qodari mengatakan bahwa untuk maju sebagai peserta pada Pilpres 2024 mendatang, Gatot Nurmantyo perlu memiliki kendaraan politik.
Kendaraan politik tersebut tak lain adalah partai politik yang akan membawa dan mengusungnya. Pasalnya, KAMI yang saat ini digeluti oleh Gatot Nurmantyo disebut hanya untuk melakukan manuver, dinilai tidak cukup ampuh untuk berperang di Pilpres 2024.
"Jalurnya salah, jalurnya itu partai politik. KAMI ini bukan partai politik dan tidak punya kursi. Kalau pun misalnya KAMI ikut Pemilu 2024, itu pun belum bisa digunakan hasilnya untuk maju Pilpres 2024," ujar Qodari dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam TV One, Senin (28/9/2020).
Qodari juga mengatakan bahwa pada Pilpres 2024 mendatang, pesertanya merupakan penyesuaian dan berkaitan dengan jumlah perolehan kursi pada 2019 silam oleh partai pengusung kandidat tersebut.
Menurut Qodari, Gatot Nurmantyo disarankan untuk tidak membesar-besarkan KAMI.
"Jadi jangan sampai kucing dikira macan. Atau malah membesar-besarkan KAMI," lanjut Qodari.
Lebih lanjut lagi, Pengamat Politik tersebut juga menyinggung jalur 'jalanan' yang digunakan Gatot Nurmantyo untuk menarik simpati publik. Menurutnya, cara semacam ini sudah kuno dan ketinggalan zaman. Cara tersebut pernah dipakai oleh Amien Rais di masa awal reformasi silam.
Baca Juga: Sejumlah Akun Facebook Pro Pemerintahan Dihapus, Rodrigo Duterte Berang
Selain itu, Qodari pun menyebut sejumlah nama yang dirasa pas untuk mengisi label Capres saat ini daripada Gatot Nurmantyo. Salah satunya adalah Prabowo Subianto yang juga menjadi salah satu Calon Presiden dalam Pilpres 2019 lalu.
Tak hanya Prabowo Subianto, Qodari juga mengatakan bahwa sejumlah kepada daerah juga potensial untuk maju ke Pilpres 2024 nanti meskipun ia tidak tergabung dalam partai.
"Hari ini yang paling potensial menjadi presiden itu adalah Pak Prabowo, yang punya partai dan menteri misalnya. Kemudian orang seperti Pak Ridwan Kamil, Pak Anies Baswedan, yang kepala daerah, enggak punya partai tapi Kepala Daerah," ujarnya.
Terakhir, Qodari menyinggung soal penolakan deklarasi KAMI. Ia meminta warga masyarakat yang berbeda pandangan untuk tidak melakukan penolakan dan pengadangan secara anarkis. Sebab, hal tersebut tidak akan mendatangkan manfaat.
Menurutnya, cara yang tepat untuk mengadang adalah dengan memanfaatkan pikiran, bukan fisik dan tenaga semata.
"Jangan diadang dengan fisik, tapi pikiran," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Analis Politik Sebut Pembubaran Deklarasi KAMI di Surabaya Sudah Tepat
-
Kena Sentil Tengku Zulkarnain, Denny Siregar Beri Respons Menohok
-
Siapa DN Aidit Sesungguhnya? Simak Fakta D.N. Aidit Berikut
-
Denny Vs Tengku: Saya Bilang, Untung KAMI Cuma Dibubarkan, HTI Malah Bonyok
-
Analis: Gatot Pernah Jadi Panglima, Punya Jasa-jasa, Perlu Dihargai Juga
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Tragis di Negeri Rantau, PMI Asal Aceh dan Bayinya Tewas Diduga Dibunuh di Malaysia
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!