Suara.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr Azyumardi Azra angkat bicara, mengkritik tulisan Greag Fealy berjudul "Jokowi's Repressive Pluralism" yang terbit di East Asia Forum pada Minggu (27/9/2020) lalu.
Menurut Azyumardi Azra, apa yang disampaikan oleh Greg Fealy berlebihan. Eks Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyoroti pernyataan Greg Fealy yang meletakkan HTI dan PKS dalam satu wadah yang sama.
"Azyumardi Azra menilai Greg Fealy berlebihan, misalnya meletakkan HTI dan PKS dalam 1 keranjang," ujarnya lewat akun Twitter @Prof_Azyumardi, Rabu (7/10/2020).
Lebih lanjut lagi, Azyumardi Azra juga menilai bahwa Greg Fealy tidak paham makna sebenarnya. Ia sekadar hanya berbicara saja.
"Greg Fealy tak paham, hanya ngebyah uyah," imbuh Azyumardi.
Cuitan Azyumardi Arya yang mengrkitisi artikel Greg Fealy mendapat berbagai respons dari warganet. Sejumlah warganet juga merasa bahwa artikel tersebut aneh. Mereka mengaku setuju dengan kritikan yang dilontarkan oleh Azyumardi.
"Setuju. Pas baca artikel itu rasanya agak aneh dan asing," kata @sau****.
Greg Fealy Sebut Pemerintahan Jokowi Represif Terhadap Kaum Islamis
Profesor Australian National University (ANU), Greg Fealy, menganggap pemerintahan Indonesia di bawah kepeimpinan Presiden Joko Widodo tak ramah keberagaman.
Baca Juga: Istana Minta DPR Tindaklanjuti Surpres Jokowi Soal 7 Nama Calon Anggota KY
Lewat tulisan yang terbit di East Asia Forum, Minggu (27/9/2020), Fealy menuding Jokowi telah melakukan kampanye penindasan sistematis terhadap kaum Islamis dalam empat tahun terakhir.
Kaum islamis, kata sang profesor, biasanya digunakan untuk menggambarkan umat Muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai bagian sentral dari kehidupan publik dan struktur negara.
Ini bisa merujuk pada berbagai kelompok, dari mereka yang membentuk partai dan mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi hingga jihadis militan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.
Tudingan tindakan represif Jokowi terhadap pluralisme Indonesia dilontarkan Fealy setelah melihat penerbitan berbagai aturan diskriminatif di lembaga milik negara.
"Represi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pegawai negeri, akademisi dan guru yang dianggap oleh badan keamanan negara aktif dalam kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai kelompok Islam dapat dimasukkan dalam 'daftar pantauan'," tulis Greg Fealy.
"Proses serupa terjadi di badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Beberapa Islamis telah disingkirkan dari posisi strategis atau ditolak promosi."
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita