Suara.com - Putri Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alissa Wahid geram dengan aksi anggota Satpol PP yang memperlakukan warga Pubabu Besipae, Nusa Tenggara Timur dengan tidak bermartabat.
Ibu-ibu ditendang dan dibanting Satpol PP. Padahal, mereka hanya ingin mempertahankan tanah adat mereka yang hendak digusur pemerintah.
Kegeraman Alissa disampaikan melalui akun Twitter miliknya @alissawahid.
Menurutnya, aparat tidak berhak melakukan kekerasan terhadap rakyat. Terlebih hingga membahayakan jiwa rakyat.
"Dalam situasi berhadapan dengan masyarakat yang tidak bersenjata, tidak selayaknya aparat keamanan bertindak tak bermartabat dan membahayakan jiwa rakyat seperti ini," kata Alissa seperti dikutip Suara.com, Jumat (16/10/2020).
Alissa sangat menyayangkan tindakan aparat yang sangat represif terhadap rakyat. Dalam kasus ini, rakyat melakukan perlawanan terhadap petugas demi mempertahankan tanah adatnya.
"Apalagi mereka yang sedang mempertahankan tanah adatnya," imbuhnya.
Konflik Tanah Adat Besipae
Video aksi kekerasan terhadap warga Besipae NTT viral di media sosial. Dalam video yang beredar berdurasi 2 menit 36 detik, tampak sejumlah warga perempuan dan petugas dari pemerintah saling beradu mulut.
Baca Juga: Konflik Lahan di Besipae NTT, Ibu-Ibu Ditendang Hingga Dibanting Satpol PP
Sedangkan di sisi lain beberapa warga terlihat sedang berkelahi dengan kaki dan tangan dengan sejumlah petugas serta beberapa orang dari kelompok pemerintah yang mengenakan pakaian sipil.
Seorang perempuan sempat terjatuh setelah ditendang beberapa orang lain dari kelompok pemerintah, sementara seorang warga lain tergeletak dan terlihat tak sadarkan diri setelah tubuhnya ditarik hingga membuatnya terhempas ke tanah.
Tokoh masyarakat Pubabu Besipae Niko Manao, ketika dikonfrimasi membenarkan tindakan represif yang dilakukan Pemprov NTT dan aparat keamanan dalam sengketa lahan warga tersebut.
“Betul ada konflik lagi yang terjadi kemarin sekitar jam 12.00 siang antara warga dan pihak Pemerintah Provinsi NTT,” kata Niko Manao saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).
Niko Manao juga membenarkan sebuah video yang beredar di media sosial yang berisi kekerasan fisik terhadap warga yang dilakukan petugas dari Pemerintah Provinsi NTT.
Ia mengatakan, bentrokan tidak bisa terhindari saat petugas Satpol-PP dan Dinas Peternakan Provinsi NTT turun untuk melakukan kegiatan di lahan tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025