Suara.com - Putri Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alissa Wahid geram dengan aksi anggota Satpol PP yang memperlakukan warga Pubabu Besipae, Nusa Tenggara Timur dengan tidak bermartabat.
Ibu-ibu ditendang dan dibanting Satpol PP. Padahal, mereka hanya ingin mempertahankan tanah adat mereka yang hendak digusur pemerintah.
Kegeraman Alissa disampaikan melalui akun Twitter miliknya @alissawahid.
Menurutnya, aparat tidak berhak melakukan kekerasan terhadap rakyat. Terlebih hingga membahayakan jiwa rakyat.
"Dalam situasi berhadapan dengan masyarakat yang tidak bersenjata, tidak selayaknya aparat keamanan bertindak tak bermartabat dan membahayakan jiwa rakyat seperti ini," kata Alissa seperti dikutip Suara.com, Jumat (16/10/2020).
Alissa sangat menyayangkan tindakan aparat yang sangat represif terhadap rakyat. Dalam kasus ini, rakyat melakukan perlawanan terhadap petugas demi mempertahankan tanah adatnya.
"Apalagi mereka yang sedang mempertahankan tanah adatnya," imbuhnya.
Konflik Tanah Adat Besipae
Video aksi kekerasan terhadap warga Besipae NTT viral di media sosial. Dalam video yang beredar berdurasi 2 menit 36 detik, tampak sejumlah warga perempuan dan petugas dari pemerintah saling beradu mulut.
Baca Juga: Konflik Lahan di Besipae NTT, Ibu-Ibu Ditendang Hingga Dibanting Satpol PP
Sedangkan di sisi lain beberapa warga terlihat sedang berkelahi dengan kaki dan tangan dengan sejumlah petugas serta beberapa orang dari kelompok pemerintah yang mengenakan pakaian sipil.
Seorang perempuan sempat terjatuh setelah ditendang beberapa orang lain dari kelompok pemerintah, sementara seorang warga lain tergeletak dan terlihat tak sadarkan diri setelah tubuhnya ditarik hingga membuatnya terhempas ke tanah.
Tokoh masyarakat Pubabu Besipae Niko Manao, ketika dikonfrimasi membenarkan tindakan represif yang dilakukan Pemprov NTT dan aparat keamanan dalam sengketa lahan warga tersebut.
“Betul ada konflik lagi yang terjadi kemarin sekitar jam 12.00 siang antara warga dan pihak Pemerintah Provinsi NTT,” kata Niko Manao saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).
Niko Manao juga membenarkan sebuah video yang beredar di media sosial yang berisi kekerasan fisik terhadap warga yang dilakukan petugas dari Pemerintah Provinsi NTT.
Ia mengatakan, bentrokan tidak bisa terhindari saat petugas Satpol-PP dan Dinas Peternakan Provinsi NTT turun untuk melakukan kegiatan di lahan tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Pilihan Sepatu Running Lokal Rp100 Ribuan, Murah tapi Kualitas Bukan Kaleng-Kaleng
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Mencerahkan Wajah, Cukup 3 Langkah Praktis Murah Meriah!
Pilihan
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
Terkini
-
Titah Kaesang Pangarep di Papua Barat: Jangan Biarkan Pembangunan Infrastruktur Terhenti
-
Hormati Pertemuan PGI - HKBP dan Jusuf Kalla, GAMKI Ajak Publik Hindari Polarisasi
-
Dosen UI: Tantangan Literasi Bencana Ada pada Aksi, Bukan Sekadar Informasi
-
Geruduk Kementerian Diktisaintek, BEM SI Teriakan Tiga Dosa Perguruan Tinggi
-
Prabowo Panggil Mendiktisaintek, Kampus Diminta Jadi Mitra Pemda Atasi Masalah Daerah
-
Ribka Haluk: Keselarasan Kebijakan Pusat - Daerah Kunci Sukses PSN Pantura Jawa
-
Telisik Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Polisi Periksa Dinas PU Hingga Sopir Green SM
-
Kapal Perang AS Terjang Iran di Selat Hormuz dengan Dalih "Project Freedom"
-
Polisi Ciduk Pelaku Penusukan Terhadap Ibu di Pondok Aren Tangsel, Motif Masih Dalam Penyelidikan
-
Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natalie Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Video Ceramah JK