7 Catatan dari Guru untuk Menteri Nadiem di Hari Guru Nasional

Suara.com - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan tujuh catatan penting dari guru untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Hari Guru Nasional 25 November 2020.

Koordinator P2G Satriwan Salim menyampaikan yang pertama adalah kesejahteraan guru khususnya guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta harus ditingkatkan, lewat seleksi satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Kami sangat sedih honor guru honorer ini horor, ini sangat tidak manusiawi. Dengan dibukanya lowongan satu juta guru, diharapkan akan menaikkan kesejahteraan para guru honorer dengan menjadi ASN ke depan," kata Satriwan, Rabu (25/11/2020).

P2G juga mengapresiasi kebijakan Nadiem seperti Penyederhanaan RPP Guru; Menghapuskan UN yang selalu jadi beban guru dan siswa; Bantuan Subsidi Kuota Internet; dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Kemudian, P2G meminta Kemendikbud memperbaiki sistem distribusi BSU, sebab masih banyak guru di daerah seperti Kab. Pandeglang, Jakarta, Kab. Blitar, Kab. Brebes, Kab. Garut, dan Kota Bekasi yang belum mendapatkan bantuan.

Ketiga, Satriwan meminta Kemendikbud perlu membenahi rekrutmen dan desain kompetensi guru, dan revitalisasi pengelolaan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) secara nasional.

"Bagaimanapun juga LPTK masih menjadi "pabrik" calon guru. Rendahnya kompetensi guru Indonesia hingga sekarang, tak lepas dari buruknya pengelolaan guru mulai dari hulunya yakni LPTK tersebut," ucapnya.

Keempat, P2G meminta anggaran baik APBN maupun APBD yang masih jauh di bawah kewajiban minimal 20 persen, kepala daerah yang tidak memenuhi kewajiban ini harus diusut.

"Kalau perlu jangan pilih calon kepala daerah yang tak berkomitmen menaikkan anggaran pendidikan daerah menjadi 20 persen," tegasnya.

Baca Juga: Hari Guru Nasional, Guru Honorer di Tegal Masih Digaji Rp300 Ribu Per Bulan

Selanjutnya, P2G juga berharap guru meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi digital, pemerintah juga harus memenuhi infrastruktur mulai dari listrik, sinyal internet, hingga gawai melalui program digitaliasi sekolah Kemendikbud.

Keenam, Satriwan juga menegaskan bahwa para guru agar tidak terlibat dalam politik praktis jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020, apalagi sampai mempengaruhi pilihan politik siswa SMA yang sebagian sudah memiliki hak pilih.

Terakhir, P2G juga terus mendesak Kemendikbud Menunda sekolah tatap muka demi kesehatan dan keselamatan guru dan siswa serta keluarga mereka.