Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk memulangkan kapal-kapal asing.
Susi Pudjiastuti dikenal aktif meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP.
Dia kembali menyoroti soal kehadiran Kapal Cantrang dan kehidupan nelayan Natuna. Hal ini dia cuitkan dalam akun jejaring sosial media Twitter @susipudjiastuti.
"Betapa berat kehidupan nelayan Natuna, mencoba mencari ikan dengan kearifan berkelanjutan," ujar Susi Pudjiastuti, dikutip Suara.com.
Dia meminta Jokowi untuk melindungi kehidupan nelayan Natuna. Sebab, banyak kapal-kapal asing yang menangkap ikan dengan alat cantrangnya.
"Diganggu kapal-kapal asing Vietnam, China, dan Kapal Cantrang dari Pantura yang dapat restu ijin menangkap dengan alat cantrangnya. Pak Presiden Jokowi saya mohon lindungilah livelyhood atau mata pencaharian mereka. Stop izinkan kapal-kapal cantrang pantura ke Natuna. Bapak hanya perlu telepon,"ujarnya.
Hal ini dia ungkapkan karena menurut Susi, kehidupan nelayan Natuna akan semakin berat dengan kehadiran kapal-kapal asing tersebut.
Selain itu, ditambah dengan kehadiran kapal-kapal Cantrang dari Pantura.
Dia meminta Jokowi dapat memulangkan kapal-kapal Cantrang ke Pantura kembali. Dia memohon Natuna untuk tetap dijaga dan tidak dirusak kembali.
Baca Juga: Dua Menteri Diciduk KPK, PKS: Jokowi Perlu Minta Maaf ke Publik
"Pulangkan semua kapal-kapal cantrang Pantura kembali. Biarlah yang rusak wilayah laut Jawa sampai dengan Sumatera bagian selatan timur, yang memang sudah lama tidak bisa dihentikan dan diatur. Tapi Natuna mohon dijaga jangan sampai rusak kembali," pinta Susi.
Cuitan permohonan Susi kepada Jokowi ini mendapatkan respon dari warganet. Twit tersebut telah disukai 1,2 ribu pengguna.
Berita Terkait
-
PKS Minta Jokowi Minta Maaf ke Rakyat karena Mensos Korupsi Bansos COVID-19
-
Dua Menteri Diciduk KPK, PKS: Jokowi Perlu Minta Maaf ke Publik
-
Pilihan Bagi Jokowi, Cari Segera Pengganti Edhy dan Juliari atau Reshuffle
-
Jokowi Minta Kaidah-kaidah Saintifik Selalu Dijalankan dalam Tangani Vaksin
-
4 Fakta Vaksin Covid-19 Tiba di RI: Tunggu Izin BPOM, Mau Tambah Dosis
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara