Tetap Gelar Pilkada saat Pandemi Covid-19, Indonesia Disorot Media Asing

Suara.com - Keputusan Indonesia untuk tetap menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di tengah pademi Covid-19 menjadi sorotan media asing.

Al Jazeera, sebuah media yang berbasis di Doha, Qatar menyoroti pilkada serentak yang diadakan pada hari Rabu, 9 Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang tak ada hentinya.

Dalam sebuah artikel yang ditayangkan pada Selasa (8/12) Al Jazeera menyebutkan "Indonesia tetap pergi ke tempat pemungutan suara meskipun pandemi tak ada henti-hentinya".

"Indonesia akan melanjutkan pemungutan suara pada hari Rabu untuk memilih pemimpin lokal dan regional di seluruh nusantara meskipun wabah Covid-19 yang menunda pemilihan pada bulan September tetap yang paling parah di Asia Tenggara." tulis Al Jazeera.

Lebih dari 100 juta orang berhak memberikan suara untuk memilih pemimpin daerah di 270 wilayah. Para pemilih di sembilan dari 34 provinsi juga akan memilih gubernurnya.

Al Jazeera juga menyoroti kasus Covid-19 di Indonesia yang sudah mencatatkan lebih dari 586.000 kasus dan 18.000 kematian sejak pandemi dimulai. "Banyak yang khawatir pemilu hanya akan memperburuk keadaan." tulisnya.

Media asal Qatar tersebut juga ikut menyoroti masalah tingkat positif Indonesia mencapai 15,8 persen pada hari Selasa, dibandingkan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia kepada pemerintah untuk mempertahankan angka di bawah 5 persen selama setidaknya 14 hari berturut-turut sebelum dibuka kembali dengan aman.

KPU telah memberlakukan langkah-langkah ketat untuk petugas dan pemilih dengan mendistribusikan sarung tangan dan peralatan pelindung lainnya ke TPS di seluruh negeri untuk membantu menjaga keselamatan orang.

"Saya dapat memahami situasi ini, tetapi kami sedang berupaya," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam webinar pada hari Senin tentang kekhawatiran tentang pandemi.

Baca Juga: Melisha Indonesian Idol Meninggal, Kerabat Kesal Curhat Ini

Arief Budiman menambahkan bahwa semua orang dari tingkat KPU Pusat hingga ke TPS harus dalam kondisi sehat sebelum diizinkan bekerja, namun tidak mewajibkan tes Covid-19.

"Kami memastikan pemilih yang menggunakan hak pilihnya terlindungi dengan membuat protokol kesehatan dari masuk hingga keluar TPS," ujarnya.

Adrianus Meliala, anggota Ombudsman Republik Indonesia, sebelumnya meminta KPU untuk "mempercepat" penyaluran APD ke TPS. Adrianus mengatakan sekitar 70 persen dari peralatan masih ada di gudang KPU daerah seminggu sebelum pencoblosan.

"Jadi mereka seperti tiga hingga empat hari terlambat dari jadwal pengiriman," kata Adrianus kepada Al Jazeera.

Tidak ada laporan gangguan yang signifikan terhadap penyaluran APD, kata Budiman, meskipun banjir di provinsi Sumatera Utara "cukup mengganggu". Hingga Minggu malam, kata dia, data menunjukkan sedikitnya 87 persen sudah didistribusikan.

Politik Dinasti