Pilkada Boven Digoel Ditunda karena Calon Pernah Korupsi

Suara.com - Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel, Papua, yang semestinya berlangsung 9 Desember.

Satu hari jelang pemungutan suara, belum ada keputusan atas gugatan calon bupati Yusak Yaluwo yang dicoret karena pernah dipenjara dalam kasus korupsi. Akibatnya, KPU belum mencetak surat suara untuk pilkada kabupaten itu.

Akhir November lalu kericuhan pecah di Boven Digoel setelah keikutsertaan Yusak digugurkan. Pendukungnya merusak sejumlah tempat di kabupaten itu dan bentrok dengan kepolisian.

Rumah calon petahana, Chaerul Anwar, juga dibakar massa. Peristiwa itu terjadi di tengah penolakan beberapa kelompok terhadap calon bupati yang mereka anggap 'pendatang'.

Selebihnya, pilkada di 10 daerah lain di Papua tetap akan digelar. KPU mengklaim telah mendistribusikan surat suara ke berbagai wilayah itu.

• Pilkada: Cari tahu kandidat terkait dinasti politik di wilayah Anda
• Puluhan istri petahana mencalonkan diri dalam pilkada, dinasti politik semakin mengakar?
• Majelis Rakyat Papua tolak pendatang dicalonkan dalam pilkada, parpol: 'kalau tidak ada kompetensi bagaimana mau jadi pemimpin?'

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boven Digoel, Selasa (08/12), dijadwalkan akan membacakan hasil sidang gugatan yang diajukan Yusak. Namun dengan alasan gangguan jaringan internet, sidang putusan itu ditunda sehari.

Proses sidang di Bawaslu yang bergulir hingga jelang hari pencoblosan itu, kata Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay, menjadi dasar penundaan pilkada Boven Digoel.

"Kami untuk sementara menunda tahapan pilkada karena ada sidang sengketa di Bawaslu. Karena sidang itu kami juga tidak cetak surat suara," kata Theodorus via telepon.

"Kami tunggu putusan Bawaslu, lalu berkonsultasi ke KPU RI, baru kami bisa menjadwalkan ulang pelaksanaan tahapan berikutnya," ujarnya.

Baca Juga: Pilkada Tangsel: Diduga Sebar Duit Rp 50 Ribu, Ini Respons Muhamad-Saras

Penundaan ini, menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman, untuk menghormati hak peserta pilkada menggugat pencoretan keikutsertaan mereka. Arief berkata, hak untuk menggugat KPU itu dijamin UU Pilkada.

Adapun Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut penundaan ini diputuskan lewat forum musyarawah berbagai institusi terkait.

Yang jelas, kata Tito kepada pers di Jakarta, Pilkada Boven Digoel akan tetap berlangsung.

Warga sempat cemas

Saat liputan ini disusun, kepolisian mengklaim situasi ibu kota Boven Digoel, Tanah Merah, kondusif.

Walau gerakan massa tidak lagi muncul setelah kericuhan pekan lalu, sebanyak 500 personel Polri-TNI disiagakan di kantor-kantor pemerintahan, termasuk milik KPU dan Bawaslu kabupaten.

Pernyataan itu dikatakan Kapolres Boven Digoel, AKBP Syamsurizal.

"Kami mengimbau warga untuk tidak melakukan aksi destruktif. Dari awal kami sudah melakukan pendekatan persuasif ke semua kelompok," ucapnya.

Usai kericuhan akibat pencoretan Yusak pekan lalu, rapat koordinasi terbatas tingkat menteri digelar di Jakarta. Forum di kantor Kemenko Polhukam itu hanya untuk membahas penegakan hukum terkait Pilkada Boven Digoel.

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri yang pernah menjabat Kapolda Papua, menilai bantuan personel kepolisian perlu dikirim ke Boven Digoel jika konflik kembali pecah.

Pencegahan, kata Tito, perlu dilakukan karena akses menuju Boven Digoel dari kota-kota besar memakan waktu beberapa jam.

"Aparat keamanan juga akan melakukan antisipasi termasuk pada saat pelaksanaan kalau memang nanti potensi kekerasan atau konfliknya dianggap ada," ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

Hiruk-pikuk Pilkada Boven Digoel sempat memicu kecemasan warga setempat. Beberapa hari setelah kericuhan pecah pekan lalu, pertokoan di Tanah Merah tutup, kata Vincent, warga lokal.

Namun Vincent berkata aktivitas masyarakat berangsur normal. Dia melihat aparat keamanan terlihat berkeliling kota secara rutin.

"Orang-orang sempat takut dan kios- kios yang tutup sekarang sudah buka lagi. Kantor pemerintah sempat tidak buka, tapi hari ini sudah beraktivitas biasa," ujar Vincent.

Protes dugaan pencaplokan tanah ulayat ditunda

"Beberapa titik seperti kantor KPU, Bawaslu, Dinas Kominfo, dan tempat umum yang dijaga ketat aparat. Mungkin mereka takut setelah pengumuman Bawaslu ada pihak yang tidak terima," katanya.

Di sisi lain, dinamika pilkada ini memaksa kelompok adat di Boven Digoel menunda unjuk rasa terkait dugaan pencaplokan tanah ulayat oleh perusahaan.

Hal ini dikatakan Franky, perwakilan suku Awuyu.

"Saya terganggu situasi ini karena saya sudah menyiapkan aksi tanggal 1 Desember lalu untuk memperjuangkan tanah adat," ujar Franky.

"Baru-baru ini perusahaan sudah masuk ke wilayah kami untuk bongkar lahan adat. Karena situasi tidak mendukung, akhirnya saya ragu untuk adakan aksi unjuk rasa. Padahal kami harus membuat aksi untuk menyatakan penolakan," tuturnya.

Di samping persoalan calon bupati Yusak Yaluwo, Pilkada Boven Digoel juga dirundung isu calon kepala daerah yang berstatus 'warga asli dan pendatang'.

Majelis Rakyat Papua — lembaga kultural yang mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — menolak pencalonan calon kepala daerah yang bukan orang asli Papua.

Calon bupati Chaerul Anwar, yang rumahnya dibakar massa pekan lalu, masuk dalam pusaran isu ini. Di Pilkada Boven Digoel, Chaerul berpasangan dengan Nathalis Kaket.

Aspirasi orang asli Papua, menurut peneliti di Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, akan lebih tersalurkan pada kepala daerah yang juga berstatus orang asli.

Namun pandangan itu dianggap bentuk diskriminasi oleh pegiat HAM, Theo Hasegem. Adapun sejumlah partai berargumen bahwa jabatan yang wajib dijabat orang asli Papua hanyalah gubernur dan wakil gubernur.

Sebelumnya, Mabes Polri menyebut pilkada di Papua rawan konflik. Sebanyak 600 personel Brimob awal pekan ini diterbangkan ke Papua untuk membantu pengamanan pilkada.

KPU Papua menyatakan telah mengirim surat suara ke 10 wilayah yang menggelar pencoblosan, Rabu besok, yaitu Keerom, Supiori, Waropen, Asmat, Merauke, Yahukimo, Pegununngan Bintang, Nabire, Yalimo, dan Mamberamo Raya.

KPU menyebut distribusi diprioritaskan ke lokasi yang paling sulit diakses seperti Yahukimo.

Yuhikimo menjadi satu-satunya daerah di Papua yang akan menerapkan sistem noken pada pilkada ini. Prinsip satu orang satu suara tidak bisa diterapkan di Yahukimo, klaim KPU, karena jarak permukiman yang berjauhan satu sama lain di pegunungan itu.

---

Wartawan di Jayapura, Yuliana Lantipo, berkontribusi untuk artikel ini.