Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bantuan sosial sembako bagi warga terdampak Covid-19 akan diganti menjadi Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Kebijakan mengganti bentuk bansos ini dianggap lebih baik dari pada sebelumnya.
Riza menilai dengan memberikan BLT, maka anggaran Bansos akan tersalurkan seutuhnya. Masyarakat penerima akan sama menerima manfaat tanpa ada perbedaan kualitas paket sembako.
Terlebih lagi, baru-baru ini Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka skandal kasus korupsi bansos. Juliari disinyalir memotong Rp10-15 ribu tiap paketnya.
Akibatnya paket bansos yang diterima masyarakat berbeda-beda kualitasnya.
"BLT lebih baik diberikan, masyarakat mendapatkan haknya penuh, tidak berkurang, Rp300 ribu utuh," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Dalam prosesnya, Riza menyatakan kebijakan mengganti Bansos jadi BLT sudah disepakati bersama Pemerintah Pusat.
"Itu sudah menjadi kebijakan bersama, setelah ditimbang-timbang dengan berbagai pertimbangan, bantuan sosial tunai lebih baik diberikan," ujarnya.
Tak hanya itu, Riza menyebut Bansos BLT bisa lebih bermanfaat bagi perekonomian ibu kota. Uang tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
"Kami harapkan masyarakat bisa membelanjakan di warung-warung, pasar-pasar sekitar rumah, sehingga dapat menggerakan ekonomi di sekitar rumah masing-masing, sehingga ada peningkatan pergerakan ekonomi," jelasnya.
Baca Juga: Cegah Klaster Liburan, Angkutan Umum di Jakarta Hanya Sampai Jam 20.00 WIB
Namun ia berharap uang yang diterima itu tidak dipakai untuk membeli hal yang tidak penting. Ia menyarankan agar pemakaiannya digunakan untuk keperluan pemenuhan sembako.
"Diharapkan masyarakat tidak menggunakan uang untuk kepentingan lain selain kepentingan sembako," tuturnya.
Riza menyebut penyaluran BLT akan dimulai pada Januari 2021 mendatang selama enam bulan ke depan. Pengiriman uang akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank DKI.
"Nanti akan disetorkan langsung melalui Bank DKI dan melalui PT Pos. Diberikan setiap bulan Rp 300 ribu selama 6 bulan ke depan, mulai bulan Januari 2021," katanya.
Nilai BLT yang diterima disebutnya adalah Rp 300.000. Besaran ini dianggap senilai dengan paket sembako yang selama ini disalurkan kepada masyarakat penerima.
"Nilainya sama Rp 300 ribu, cuma di tahun 2020 kan dalam bentuk sembako, termasuk biaya pendistribusian, packaging, dan lainnya," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri