Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mendapat tantangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menyelesaikan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia rampung dalam waktu satu tahun.
Hal ini dikatakan Budi Gunadi usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (6/1/2021).
"Tadi dalam ratas, Bapak Presiden memberikan tantangan, apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan," ujar Budi dalam jumpa pers.
Budi menuturkan, Kemenkes sebelumnya menargetkan vaksinasi kepada 181 juta rakyat Indonesia rampung pada 15 bulan.
"Kami merencanakan dalam jangka waktu 15 bulan kami bisa menyelesaikan vaksinasi ke 181 juta rakyat Indonesia," tutur Budi.
Namun dalam rapat terbatas, Jokowi memberi tantangan vaksinasi selesai dalam satu tahun. Sehingga pihaknya harus berusaha keras menyelesaikan tantangan Jokowi.
"Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman untuk melakukan hal ini," kata Jokowi.
Budu Gunadi menegaskan pelaksanaan vaksinasi belum dimulai karerna pihaknya masih menunggu izin Emergency Use of Authorization (EUA) untuk vaksin Sinovac yang akan dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Adapun penyuntikkan vaksin kata Budi, dilakukan pada minggu kedua Januari yakni pada Rabu pekan depan (13/1/2021).
Baca Juga: Bawa Nama Jokowi, Politikus PKB Ingatkan Mensos Risma: Fokus Bu Kerjanya
"Kami kemudian akan menunggu persetujuan dari BPOM sebelum kemudian Insyaallah akan mulai penyuntikan vaksin tersebut di minggu kedua Januari 2021 ini," tutur dia.
Budi menuturkan Kemenkes telah mendistrubusikan 1,2 juta vaksin ke 34 provinsi di Indonesia.
"Alhamdulillah sebelum kita mulai bekerja di hari Senin, di Minggu malam kami sudah mulai mengirimkan 1,2 juta vaksin ke-34 provinsi di seluruh Indonesia," ucap dia.
Mantan Wakil Menteri BUMN menyebut distribusi vaksin selesai pada 7 Januari di seluruh Indonesia.
"Kami harapkan vaksinnya dikirim bertahap mulai tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 5 bisa selesai didistribusikan paling lambat tanggal 7 Januari di 34 provinsi seluruh Indonesia," kata dia.
Berita Terkait
-
Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Selesai Kurang dari 1 Tahun, Realistiskah?
-
Bawa Nama Jokowi, Politikus PKB Ingatkan Mensos Risma: Fokus Bu Kerjanya
-
Bicara Pemulihan Ekonomi, Jokowi: Kuncinya Adalah Investasi
-
Jokowi: Untuk Investasi Besar Harus Ditangani Sendiri Oleh Gubernur
-
Presiden Jokowi: Jangan Ada yang Menghambat Investasi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional