Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mendapat tantangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menyelesaikan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia rampung dalam waktu satu tahun.
Hal ini dikatakan Budi Gunadi usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (6/1/2021).
"Tadi dalam ratas, Bapak Presiden memberikan tantangan, apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan," ujar Budi dalam jumpa pers.
Budi menuturkan, Kemenkes sebelumnya menargetkan vaksinasi kepada 181 juta rakyat Indonesia rampung pada 15 bulan.
"Kami merencanakan dalam jangka waktu 15 bulan kami bisa menyelesaikan vaksinasi ke 181 juta rakyat Indonesia," tutur Budi.
Namun dalam rapat terbatas, Jokowi memberi tantangan vaksinasi selesai dalam satu tahun. Sehingga pihaknya harus berusaha keras menyelesaikan tantangan Jokowi.
"Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman untuk melakukan hal ini," kata Jokowi.
Budu Gunadi menegaskan pelaksanaan vaksinasi belum dimulai karerna pihaknya masih menunggu izin Emergency Use of Authorization (EUA) untuk vaksin Sinovac yang akan dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Adapun penyuntikkan vaksin kata Budi, dilakukan pada minggu kedua Januari yakni pada Rabu pekan depan (13/1/2021).
Baca Juga: Bawa Nama Jokowi, Politikus PKB Ingatkan Mensos Risma: Fokus Bu Kerjanya
"Kami kemudian akan menunggu persetujuan dari BPOM sebelum kemudian Insyaallah akan mulai penyuntikan vaksin tersebut di minggu kedua Januari 2021 ini," tutur dia.
Budi menuturkan Kemenkes telah mendistrubusikan 1,2 juta vaksin ke 34 provinsi di Indonesia.
"Alhamdulillah sebelum kita mulai bekerja di hari Senin, di Minggu malam kami sudah mulai mengirimkan 1,2 juta vaksin ke-34 provinsi di seluruh Indonesia," ucap dia.
Mantan Wakil Menteri BUMN menyebut distribusi vaksin selesai pada 7 Januari di seluruh Indonesia.
"Kami harapkan vaksinnya dikirim bertahap mulai tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 5 bisa selesai didistribusikan paling lambat tanggal 7 Januari di 34 provinsi seluruh Indonesia," kata dia.
Berita Terkait
-
Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Selesai Kurang dari 1 Tahun, Realistiskah?
-
Bawa Nama Jokowi, Politikus PKB Ingatkan Mensos Risma: Fokus Bu Kerjanya
-
Bicara Pemulihan Ekonomi, Jokowi: Kuncinya Adalah Investasi
-
Jokowi: Untuk Investasi Besar Harus Ditangani Sendiri Oleh Gubernur
-
Presiden Jokowi: Jangan Ada yang Menghambat Investasi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Menanti Vonis Empat Hari Jelang Ultah ke-27, Laras Faizati: Hadiah Terbaik adalah Kebebasan
-
Jakarta Waspada Superflu, Pramono Anung Persilakan Warga Suntik Vaksin Influenza
-
Luluk PKB: Penetapan Tersangka Gus Yaqut Harus jadi Momentum Reformasi Total Tata Kelola Haji
-
6 Fakta Kasus Yaqut Cholil Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
-
Duplik Laras Disambut Tepuk Tangan, Kuasa Hukum: Tak Ada Mens Rea, Ini Kriminalisasi!
-
Ikut Jadi Tersangka, Ini Peran Vital Gus Alex di Skandal Korupsi Kuota Haji
-
Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Janji akan Kooperatif
-
Sebut KPK Agak Lambat, Luluk Nur PKB Tetap Apresiasi Penetapan Tersangka Eks Menag Yaqut
-
Kerugian Korupsi Haji Masih Misteri, BPK Sibuk Berhitung Usai Gus Yaqut dan Gus Alex Tersangka
-
Pasar Kerja Timpang, Belasan Juta Pekerja Dipaksa Terima Upah Murah