Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 372,3 triliun di 2021 untuk meningkatkan daya beli dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Jokowi mengatakan upaya tersebut dapat diwujutkan di antaranya dengan menyiapkan sejumlah anggaran dan berbagai kebijakan agar perekonomian nasional bisa segera pulih dan bangkit.
"Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di 2021," ujar Jokowi dalam sambutannya secara virtual pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/1/2021).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan sejumlah kebijakan untuk menopang perekonomian nasional yang telah disiapkan oleh pemerintah antara lain pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.
Peraturan turunannya, baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) kata Jokowi, akan segera terbit dalam waktu secepat-cepatnya agar Indonesia semakin kompetitif di pasar global.
Salah satu yang telah selesai PP-nya yaitu Lembaga Pengelola Investasi atau sovereign wealth fund (SWF), yang bernama INA atau Indonesia Investment Authority.
"Kita dirikan untuk menangkap peluang investasi dan solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan kita. Nama-nama untuk dewan pengawas sudah kita sampaikan kepada DPR dan kita harapkan selesai nanti minggu depan ini," tutur Jokowi.
Menurut Jokowi, pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan.
Selain itu, juga untuk meningkatkan foreign direct investment (FDI) Indonesia dan untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia.
Baca Juga: Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Rampung Sebelum Akhir Tahun
"Saya tadi bisik-bisik ke Bu Menteri Keuangan, awal-awal ini mungkin sebulan dua bulan ini target yang masuk ke SWF kita berapa? Dijawab Bu Menteri Keuangan ya kira-kira USD20 miliar. Duit yang gede banget," kata dia.
Kepala Negara mengatakan pemerintah akan menyetorkan modal awal tunai sebesar Rp 15 triliun dan saham BUMN sebesar Rp50 triliun untuk INA.
Jokowi berharap, INA akan menjadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum dan kelembagaan dan menjadi mitra strategis yang andal dan terpercaya untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan.
Data realisasi investasi sampai dengan kuartal III 2020 tercatat sebesar Rp 611,6 triliun, yang terdiri dari PMA (penanaman modal asing) sebesar Rp301,7 triliun dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) sebesar sebesar Rp 309,9 triliun.
Jumlah tersebut meningkat 8,9 persen dari kuartal II tahun 2020 sebesar Rp191,9 triliun dan meningkat sebesar 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp 205,7 triliun,
"Peningkatan realisasi investasi tahun 2020 ini merupakan hal positif dan patut dipertahankan mengingat kita di tengah ketidakpastian global akibat pandemi,” imbuh Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar