Suara.com - Sikap responsif Agus Harimurti Yudhoyono patut dipahami karena jika tidak diantisipasi, upaya pembajakan kepemimpinan Partai Demokrat bisa dilakukan secara cepat dan sistematis, kata analis politik dari Paramadina Ahmad Khoirul Umam.
Umam mencontohkan apa yang terjadi pada Partai Berkarya. Semula, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pencaplokan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi.
Namun ketika tiba-tiba muncul gerakan kongres luar biasa dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM, mereka menjadi terkaget-kaget.
“Itu akibat dari sikap menyepelekan setiap informasi intelijen. Dalam dunia intelijen, sekecil apapun informasi tidak boleh disepelekan, meskipun tidak boleh dipercaya begitu saja. Mereka harus waspada," kata Umam.
Menurut Umam, sikap AHY bisa dipahami sebagai upaya untuk membentengi partainya dari cara-cara politik kotor yang mencoba membajak kepemimpinan organisasi melalui jalan pintas.
“Cara-cara semacam itu jelas tidak elok dan tak sesuai etika berdemokrasi. Otak pelakunya tak pantas menjadi pemimpin negeri,” kata Umam.
Kemarin siang, AHY -- pemimpin resmi Partai Demokrat -- menyatakan ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketua umum Partai Demokrat.
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” ketua umum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.
Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa ketua umum yang sah, adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.
Moeldoko membantah
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi isu pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan pihak Istana Kepresidenan dan membuat AHY mengirimkan surat kepada Presiden.
"Sebenarnya saya masih diem-diem aja sih, karena saya tidak perlu reaktif dalam hal ini," ujar Moeldoko saat memberikan keterangan pers virtual di Jakarta, Senin malam.
Namun, karena cukup banyak pertanyaan dari media massa, Moeldoko memutuskan menanggapi isu tersebut.
Baca Juga: Rachland Nashidik Pertanyakan Kepentingan Moeldoko Temui Kader Tersingkir
"Poin pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan. Sekali lagi jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu pak Jokowi, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP. Moeldoko," ujar Moeldoko.
Dia mengatakan bahwa beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ke kediamannya. Moeldoko mengatakan dirinya sebagai mantan Panglima TNI terbuka kepada siapa pun yang ingin bertemu, tanpa memberikan batas.
"Kepada siapa pun, apalagi di rumah ini. Terbuka 24 jam dengan siapa pun. Mereka datang berbondong-bondong, ya kita terima," ucap Moeldoko.
Moeldoko tidak menyebutkan siapa yang datang ke kediamannya. Namun ditengarai pihak yang sempat datang menemuinya merupakan orang-orang yang disebut AHY sebagai pelaku gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Demokrat.
Moeldoko mengaku tidak tahu konteks kedatangan orang-orang ke kediamannya. Namun seperti pertemuan dengan pihak lain, Moeldoko mengaku selalu membuka obrolan dengan masalah pertanian.
"Dari obrolan, saya biasa mengawali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Kemudian, mereka 'curhat' situasi yang dihadapi, ya gua dengerin aja. Berikutnya ya udah dengerin aja. Saya sebenarnya prihatin gitu ya dengan situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," ujarnya.
Berita Terkait
-
Kebakaran KM Mutiara Sentosa II: Lima Orang Meninggal, KNKT Selidiki Penyebab
-
AHY Minta Evaluasi Total Keselamatan Kapal usai Kebakaran KM Mutiara Sentosa II
-
PEVC 2026 Akan Digelar Oktober, Bahas Masa Depan Kendaraan Listrik di Indonesia
-
Teka-teki Reshuffle Kabinet, AHY Akui Demokrat Belum 'Disenggol' Prabowo
-
AHY Bilang Truk Odol Biang Kerok Jalanan Rusak, RI Harus Keluar Duit Rp40 T Setiap Tahun
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Cegah Campak hingga ISPA, Bulan Suplementasi Vitamin A Akan Berlangsung Selama Agustus
-
Strategi Mitsubishi Fuso Perkuat Hubungan Konsumen dan Edukasi Perawatan Mesin B50 di GIIAS 2026
-
Solusi Dana PIP Tidak Cair, Ini Informasi Resmi dari Kemendikdasmen
-
OJK Jatuhkan Sanksi Rp91,09 Miliar kepada 104 Pihak di Pasar Modal
-
Ulasan Agent Kim Reactivated: Saat Mantan Agen Rahasia Kembali demi Menyelamatkan Anaknya
-
Isuzu D-Max Tampil Lebih Tangguh dengan Mesin Baru dan Teknologi 4x4 di GIIAS 2026
-
Selamatkan Uang Pajak Rakyat! Prabowo Didesak Segera Pisahkan Dana MBG dari Anggaran Pendidikan
-
IHSG Menguat ke 6.400? Cek Saham-saham Bluechip yang Diserok Asing Ini
-
Pemilik Kendaraan di DIY Bebas Denda Pajak hingga 30 September, Tunggak 10 Tahun Cukup Bayar 5 Tahun
-
BPK Bongkar 6 Hambatan Government 5.0, WTP Tak Lagi Cukup untuk Wujudkan Indonesia Emas