Singgung soal Buzzer, JK: Bertanya Saja Tak Boleh, Apalagi Mengkritik

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) meminta kepada pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengikuti tuannya yang membuka diri terhadap kritik.

Hal itu disampaikannya usai menerima beragam tanggapan buntut pertanyaannya soal mengajukan kritik tanpa harus dipanggil polisi. 

JK sempat bingung ketika mengajukan pertanyaan tersebut malah mendapatkan serangan dari para buzzer. Padahal menurutnya pertanyaannya tersebut diajukan untuk mengetahui bagaimana cara melayangkan kritik tanpa dipermasalahkan. 

"Sekarang presiden sendiri yang membuka peluang untuk kritik itu dan itu bagus sekali. Tapi caranya harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat," kata JK dalam sebuah video yang dikutip Suara.com, Senin (15/2/2021). 

"Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan? Nah, dari situ bisa lihat karakter mereka yang mempersoalkan pertanyaan tersebut itu artinya mereka antikritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer-buzzer itu," sambungnya. 

Lebih lanjut, JK menerangkan kalau pertanyaan yang diajukannya tersebut mewakili kegelisahan masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri. Ia pun berpesan kepada sejumlah pihak untuk tidak terlalu reaktif atas pertanyaannya. Menurutnya, sebuah kritik itu menjadi sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan. 

"Apabila pemerintahan ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancing dan apa yang saya kemukakan itu berwujud pertanyaan dan itu wajar, bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi?," tanyanya. 

"Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda-beda terutama buzzer-buzzer ini kan? Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkritik."

Sebelumnya, JK membicarakan soal demokrasi di Indonesia pada masa ini. Menurut dia, perlu adanya keseimbangan atau check and balance dalam menjalankan demokrasi, salah satunya ialah dengan hadirnya kritik. 

Baca Juga: Buzzer Dianggap Haram oleh MUI, Hilmi Firdaus: Tinggalkan Pekerjaan Itu

Namun yang terjadi seringkali pihak yang melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap kali berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian. 

Hal tersebut menjadi kontra atas pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan siapapun untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. 

"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," kata JK saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/2/2021).