Suara.com - Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin mengkritisi rencana Gubernur Anies Baswedan yang ingin membuka kembali usaha karaoke di Ibu Kota saat masih pandemi Corona. PKS pun meminta Anies mempertimbangkan dengan matang sebelum mengeluarkan keputusan tersebut.
Khoirudin mengingatkan Jakarta masih dalam situasi pandemi covid-19 yang belum betul-betul mereda dan masih menjadi episentrum penularan covid-19. Pembukaan tempat karaoke malah bisa menjadi bumerang bagi Anies.
“Apalagi kita juga dihantui dengan varian baru Corona yaitu B-117 yang penularannya lebih mudah, meskipun belum ditemui Jakarta,” ujar Khoirudin kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
Khoirudin mengakui pembukaan kembali karaoke ini akan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Namun ia meminta Anies jangan sampai mengorbankan aspek kesehatan dan upaya untuk terus menekan penularan kasus Covid-19 di Jakarta.
“Apalagi hiburan karaoke dilakukan di ruang tertutup, bahkan ruang-ruang kecil dengan ventilasi yang kurang baik,” jelasnya.
Kegiatan menyanyi di tempat karaoke yang mengeluarkan suara juga sangat potensial mengeluarkan droplet yang menjadi sumber penularan Covid-19.
"Jangan sampai Jakarta yang sudah mencapai nihil zona merah akan kembali berada di zona merah,” jelasnya.
Jika memang nantinya kembali dibuka, protokol kesehatan yang diterapkan haruslah sangatlah ketat. Mulai dari kapasitas di tempat karaoke dan dalam satu ruangan, lalu harus diatur juga batasan jam operasional.
Pengunjung juga harus disiplin menjalankan protokol kesehatan secara disiplin seperti cek suhu tubuh sebelum masuk, memakai masker dan selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Ruang Kerja Anies Baswedan Digeledah KPK?
“Pengelola juga harus menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk penerapan protokol kesehatan seperti thermo gun, hand sainitizer di setiap ruangan, masker medis termasuk banner himbauan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan himbauan agar mereka yang kondisi sakit tidak masuk ke karaoke,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ridwan Kamil Kandidat Kuat Maju Pilkada DKI, PKS Ingatkan Jakarta Butuh Orang Qualified
-
Heru Budi Mau Terapkan ERP, PKS Minta Pengadaan Transportasi Umum Didahulukan
-
Kelar Jadi Gubernur DKI Jakarta, Anies: Biarkan Kerja Nyata yang Bicara
-
Pamit Dari Balai Kota, Anies Baswedan Pulang ke Rumah Naik Vespa
-
Begini Momen Anies Baswedan di Hari Terakhir Menjabat Gubernur DKI Jakarta
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Ramai Patungan Beli Hutan, Memang Boleh Rimba Dibeli Dan Bagaimana Caranya?
-
Peradilan Militer Dinilai Tidak Adil, Keluarga Korban Kekerasan Anggota TNI Gugat UU ke MK
-
Ria Ricis dan Selebriti Pandu Shopee Live Superstar, Jumlah Produk Terjual Naik Hingga 16 Kali
-
5 Kali Sufmi Dasco Pasang Badan Bela Rakyat Kecil di Tahun 2025
-
Kelola Sendiri Sampah MBG, SPPG Mutiara Keraton Solo di Bogor Klaim Untung hingga 1.000 Persen
-
Di Hadapan Kepala Daerah, Prabowo Ingin Kelapa Sawit Jamah Tanah Papua, Apa Alasannya?
-
Komnas Perempuan: Situasi HAM di Papua Bukan Membaik, Justru Makin Memburuk
-
Jaksa Agung: KUHP-KUHAP Baru Akan Ubah Wajah Hukum dari Warisan Kolonial
-
15 WN China Serang TNI di Area Tambang Emas Ketapang: 5 Fakta dan Kondisi Terkini
-
LBH: Operasi Militer di Papua Ilegal dan Terstruktur Sistematis Sejak 1961