Suara.com - Usulan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi agar Habib Rizieq Shihab menjadi influencer vaksinasi Covid-19 untuk meredam isu vaksin AstraZeneca mengandung babi, menjadi perhatian sejumlah kalangan.
Di kalangan pendukung Habib Rizieq sendiri, sebagian dari mereka mengembalikan kepada keputusan pemerintah.
"Keputusannya kan dari pemerintah, bagaimana bisa menggaet Habib Rizieq. Ada nggak kemauan pemerintah untuk bisa mau bekerja sama dengan Habib Rizieq," kata simpatisan Habib Rizieq bernama Ramdan kepada Suara.com, Selasa (23/3/2021).
Sebagian pendukung lagi menyatakan keputusan ada di tangan Habib Rizieq dan pendukung.
"Semua kami kembalikan kepada ummat dan kepada habib, kalau memang ummat mengatakan iya, silakan," ujar Adi.
Sementara pendukung Habib Rizieq bernama Ali menyerahkan keputusan kepada Habib Rizieq.
"Kalau dia (HRS) mau ya kami setuju, yang penting baik buat negara dan bangsa," ujarnya.
Tetapi menurut Ramdan, jika keputusan pengadilan dalam kasus pelanggaran kerumunan di tengah PSBB yang menjerat Habib Rizieq merugikan Habib Rizieq, pendukung tidak setuju pendiri FPI itu menjadi duta vaksinasi.
"Tapi dilihat lagi keputusannya seperti apa, apakah melegakan ummat nggak? Kkalau nggak melegakan ummat semakin nggak setuju," ujar Ramdan.
Baca Juga: Geram Dipotong saat Bicara di Sidang Rizieq, Reaksi Munarman ke Jaksa
Uuslan Burhanuddin Muhtadi didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia periode 4 hingga 10 Maret 2021: 73,2 persen dari 1.200 responden anak muda (17-21 tahun) bersedia mengikuti vaksinasi Covid-19.
Dengan Habib Rizieq menjadi duta vaksinasi, menurut Burhanuddin, akan semakin mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19, paling tidak Habib Rizieq akan meningkatkan kepercayaan, terutama dari aspek halal.
"Saya mengusulkan Habib Rizieq Shihab pun kalau perlu jadi influencer vaksinasi, karena ini supaya orang tidak melihat ini isu politik, tapi ini isu bersama," ujar Burhanuddin.
Burhanudin memaparkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Februri 2021 bahwa ada sebanyak 81 persen responden menilai faktor kehalalan vaksin covid-19 menjadi hal yang penting dibandingkan segi keamanan.
Sedangkan sisanya, sebanyak 15 persen responden menilai kebalikannya, segi keamanan vaksin lebih penting dibandingkan kehalalan.
Burhanuddin menilai pemerintah sudah sepatutnya mulai melibatkan tokoh agama, terutama ulama, untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19 secara nasional.
Berita Terkait
-
Api Kembali Membara: Habib Rizieq Serukan Umat Tangkap dan Seret Silfester Matutina ke Kejaksaan!
-
Syahganda Bocorkan Amnesti Jilid 2: Prabowo Bakal Ampuni Ratusan Musuh Politik Jokowi
-
Suara LIVE! Bentrok Telan Korban di Ceramah Rizieq Shihab, Sosok Pembuat Logo Baru HUT ke 80 RI
-
5 Fakta Panas Bentrok Berdarah di Ceramah Rizieq Shihab yang Sebabkan 15 Orang Terkapar
-
Kutuk Keras Bentrokan Berdarah FPI Vs PWI-LS di Pemalang, GP Ansor Tawarkan Diri Jadi Juru Damai!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO