Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memandang posisi partainya dan PKS yang sampai saat ini berada di luar pemerintahan merupakan hal biasa.
Hal itu dikatakan AHY usai pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat. Ia menegaskan baik partai Demokrat maupun PKS memiliki suara di DPR.
"Kendati kedua partai ini tidak berada dalam pemerintahan nasional, tapi kami juga memiliki suara di parlemen," kata AHY di DPP Partai Demokrat usai bertemu PKS, Kamis (22/4/2021).
Selain kepemilikan suara di Parlemen, AHY mengatakan kedua partai di luar pemerintahan itu juga memiliki kader-kader yang kini menjabat sebagai kepala daerah di sejumlah wilayah. Melalui perwakilannya di Parlemen dan kepala daerah tersebut, kata AHY, kedua partai bisa menitipkan pesan dan instruksi mereka masing-masing.
"Kami juga memiliki cukup banyak kepala daerah di berbagai wilayah yang bisa kami titipkan pesan-pesan dan juga bahkan instruksi yang baik untuk bisa dijalankan oleh seluruh kader di daerah," ujar AHY.
Ogah Masuk Kabinet
Partai Demokrat menegaskan masih tetap berada di luar pemerintah, baik ada maupun tidak ada tawaran untuk masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu ditegaskan Partai Demokrat menyusul isu perombakan kabinet atau reshuffle.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan keputusan memilih berada di luar pemerintahan itu sudah sesuai dengan pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
AHY ingin Partai Demokrat menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Kunjungi DPP Demokrat, Sekjen PKS ke AHY: Makin Segar Saja
"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (20/4).
Herzaky berujar peran penting yang ingin diambil Partai Demokrat saat ini ialah berkoalisi dengan rakyat.
"Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini. Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," ujar Herzaky.
PAN Siapkan Kader Masuk Kabinet
Sebelumnya menanggapi isu reshuffle, PAN sebagai partai yang berada di luar pemerintahan justru mengaku siap bila Presiden Jokowi meminta partai yang diketuai Zulkifli Hasan itu bergabung di kabinet.
Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan PAN menyiapkan kader terbaiknya apabila ke depan Presiden Jokowi meminta partai tersebut masuk ke dalam kabinet.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
-
5 Mobil Bekas Pintu Geser Ramah Keluarga: Aman, Nyaman untuk Anak dan Lansia
-
5 Mobil Bekas di Bawah 100 Juta Muat hingga 9 Penumpang, Aman Bawa Barang
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
Terkini
-
Pertimbangkan Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo dan Rismon Mulai Melunak?
-
Misteri Dosen Untag Tewas di Hotel: Autopsi Ungkap Aktivitas Berlebih, Mahasiswa Soroti Kejanggalan
-
Kompak Berkemeja Putih, Begini Penampakan 23 Terdakwa Demo Agustus di Ruang Sidang
-
Deretan Fakta AKBP Basuki, Benarkah Ada Hubungan Spesial di Balik Kematian Dosen Untag?
-
KPK Periksa Tiga Kepala Distrik Terkait Korupsi Dana Operasional di Papua
-
Semeru 'Batuk' Keras, Detik-detik Basarnas Kawal 187 Pendaki Turun dari Zona Bahaya
-
Geger Kematian Dosen Cantik Untag: AKBP Basuki Dikurung Propam, Diduga Tinggal Serumah Tanpa Status
-
Pohon 'Raksasa' Tumbang di Sisingamangaraja Ganggu Operasional, MRT Jakarta: Mohon Tetap Tenang
-
262 Hektare Hutan Rusak, Panglima TNI hingga Menhan 'Geruduk' Sarang Tambang Ilegal di Babel
-
Dugaan Korupsi Tax Amnesty, Eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Dicekal, Tak Bisa ke Luar Negeri