Suara.com - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji bakal membantu para transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan mudah. Sebagai permulaan, sebanyak 112 transgender di Jabodetabek akan dibantu untuk pembuatan dokumen kependudukannya.
Hal tersebut diputuskan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam melakukan rapat koordinasi virtual yang dilakukan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh dengan Perkumpulan Suara Kita melalui virtual pada Jumat (23/4/2021).
Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo, mengungkapkan selama ini banyak transgender tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK dan akta kelahiran.
Kondisi tersebut mempersulit mereka ketika hendak mengakses layanan publik lain seperti bidang kesehatan untuk mengurus BPJS Kesehatan, mendapat bantuan sosial dan lainnya.
Banyak faktor penyebab para transgender selama ini mengalami hambatan saat mengurus layanan publik terutama terkait administrasi kependudukan.
"Mungkin karena miskin dan minder, malu, atau hambatan lainnya. Akibatnya mereka sulit mengurus pelayanan publik lain, seperti BPJS-Kes, atau sulit mendapat akses bansos. Padahal banyak di antaranya yang hidup miskin sebagai pengamen, dan profesi lainnya," kata Hartoyo seperti dikutip Suara.com, Sabtu (24/4/2021).
Mendengar aspirasi itu, Zudan mengungkapkan kalau Dukcapil seluruh Indonesia bakal membantu masyarakat transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan baik berupa KTP-el, kartu keluarga ataupun akta kelahiran.
"Bagi yang sudah merekam data caranya harus diverifikasi dengan nama asli dulu. Pendataannya tidak harus semua ke Jakarta. Di daerah masing-masing juga bisa dibantu oleh Dinas Dukcapil setempat. Termasuk untuk dibuatkan KTP-el sesuai dengan alamat asalnya," jelas Zudan.
Untuk merealisasikannya, Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah mengumpulkan data 112 transgender di Jabodetabek yang sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan untuk dibantu pengurusannya.
Baca Juga: Cerita Transgender Jepang: Susahnya Ubah Jenis Kelamin di Kartu Keluarga
Data tersebut mencakup nama asli (bukan nama panggilan), tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, dan nama bapak.
Sementara bagi transgender yang pernah terdata dan punya KTP lama, Dukcapil akan melakukan verifikasikan data tersebut di database. Kalau datanya cocok, Dukcapil akan mencetakkan KTP-el terbaru untuk mereka.
Zudan juga sudah menunjuk pejabat pelaksana yang akan membantu sepenuhnya mengkoordinasikan para transgender mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah.
Terkait surat pindah dan akta kelahiran Zudan menyarankan dapat diurus secara online atau via Whatsapp di Dinas Dukcapil setempat.
"Yang penting kita koordinasi agar diberikan kemudahan, data 112 orang sudah terkumpul bisa di WA ke saya."
Berita Terkait
-
Profil Lucinta Luna, Dikecam dan Dibilang Bodoh saat Tunggangi Lumba-lumba
-
Cerita Transgender Jepang: Susahnya Ubah Jenis Kelamin di Kartu Keluarga
-
Habis Operasi Transgender, Wanita Ini Syok Dapat Ajakan Bercinta Rp300 Juta
-
Pria Hidung Belang Tertipu Transgender yang Nyamar Jadi Cewek di Michat
-
Profil Merlyn Sopjan, Aktivis Waria yang Komentari Anang dan Aurel
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat