Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Agustin Wilujeng menyarankan pemerintah untuk membiayai siswa yang belum vaksinasi Covid-19 serta tes PCR atau antigen rutin sebelum mulai pembelajaran tatap muka.
Menurut Agustin hal itu diperlukan untuk membangun kepercayaan orang tua atau wali murid agar mendukung belajar tatap muka.
"Persoalan terbesar sekolah tatap muka adalah terkait untrust atau ketidakpercayaan publik. Sebab tak satupun tes antigen atau PCR yang dilakukan. Saya kira kalau orang tua tak ada garansi bahwa anaknya akan secure, maka takkan diizinkan sekolah," kata Agustin, Rabu (5/5/2021).
Dana untuk membiayai vaksinasi dan tes bisa diambil dari anggaran pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. "20 persen itu milik pendidikan nasional, kita dalam situasi bencana, kenapa tidak diprioritaskan ke situ?" kata dia.
Agustun juga mendorong pemerintah menggerakkan stakeholder pendidikan turut membantu memfasilitasi kebutuhan tersebut agar anak-anak tidak kehilangan pembelajaran yang sudah terjadi selama satu tahun terakhir.
"Atau bahkan tokoh dan pengusaha yang punya energi, orang tua murid yang punya kelebihan, kita sumbangkan rapid test untuk memastikan anak dalam kelas terjamin sehat. Itu harus. Karena itu adalah jaminan. Dengan begitu sekolah tatap muka akan terjadi," tutur Agustin.
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan hingga saat ini baru 25 persen sekolah yang sudah memulai pembelajaran tatap muka dan dia menilai masih sedikit sekali karena pemerintah pusat sudah memberikan wewenang ke daerah untuk membuka sekolah tatap muka sejak Januari 2021.
Tetapi sesuai Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang sekolah di masa pandemi, keputusan terakhir mengizinkan atau tidak belajar tatap muka tetap orang tua atau wali murid.
Dalam SKB disebutkan sekolah tetap memberikan dua opsi, yakni pembelajaran tatap muka (offline) atau jarak jauh (online) sesuai dengan izin orang tua atau wali murid.
Baca Juga: Mendikbudristek Nadiem Sebut Baru 25 Persen Sekolah Tatap Muka Saat Pandemi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!