Suara.com - Presiden Jokowi salah mengucapkan Padang sebagai provinsi, bukan kota. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim menilai hal itu biasa saja.
Menurut Luqman, Jokowi hanya mengalami keseleo lidah. Sehingga, kata dia menjadi wajar jika mengalami salah pengucapan.
"Orang kepeleset lidah itu biasa. Semua orang pasti pernah dan sering mengalami seperti itu. Maksud Presiden, Kota Padang, bukan Provinsi Padang," kata Luqman dihubungi, Kamis (20/5/2021).
Luqman memandang hal tersebut tidak perlu dibesarkan.
Ia lantas menyoroti jika ada pihak-pihak terlebih oposisi yang mempermasalahkan salah ucap Jokowi.
"Kalau oposisi masih saja mempersoalkan hal-hal sepele seperti itu, sesungguhnya menunjukkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kritik-kritik mendasar atas kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak," kata Luqman.
PKS Curiga Alihkan Isu KPK
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera sebelumnya meminta Presiden Jokowi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pidato di hadapan publik. Hal itu disampaikan Mardani terkait pidato Jokowi yang belakang membuat heboh warganet.
Pertama menyoal Bipang Ambawang dan kedua terkait penyebutan Padang sebagai provinsi, bukan kota. Gara-gara salah ucap Padang menjadi provinsi itu, Jokowi dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan.
Baca Juga: Provinsi Padang, Jokowi Dicibir Telak Tak Lulus Wawasan Kebangsaan
Mardani sendiri memahami bahwa salah penyebutan itu akibat dari Jokowi yang mengalami keseleo lidah. Namun tentunya sebagai orang nomor satu di Indonesia, salah pengucapan oleh Jokowi menjadi perbincangan.
"Mungkin slip of tongue. Keseleo bicara saja. Tapi memang Pak Jokowi itu dua posisinya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi selalu jadi rujukan. Mesti hati-hati ke depannya," kata Mardani dihubungi, Kamis.
Tetapi Mardani merisaukan bahwa beberapa kali ucapan Jokowi yang salah itu merupakan bagian dari pengalihan isu terhadap pelemahan KPK.
"Tapi khawatir juga itu bagian dari pengalihan isu pelemahan KPK," kata Mardani.
Jokowi Dicibir Tak Lulus TWK
Presiden Jokowi juga sempat dicibir gegara menyebut sebut Provinsi Padang saat berpidato.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
Terkini
-
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Terjaring OTT KPK, Begini Respon Resmi DPP PDIP
-
Selain Bupati Sukoharjo, KPK Bawa 9 Orang ke Jakarta Usai OTT
-
Sindir Penjahat Timbun Emas dan Harta di Sentul, LSAK: Mereka Adalah Qorun Versi Upgrade!
-
Sudah Seperti Adik Sendiri, Surya Paloh Kenang Rachmat Gobel Sebagai Industrialis Pekerja Keras
-
Pintu Dirantai, Sunyi Senyap Ruko di Cipete Usai Digeledah Polisi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kakap
-
Didampingi Teddy hingga Zulhas, Prabowo Bertolak ke NTB, Ini Agendanya
-
Respons Pramono Soal Tiga Pekerja Proyek Air Bersih Tewas: Bukan Tanggung Jawab Langsung PAM Jaya
-
Kejaksaan Punya Personel Pengamanan Internal, Kenapa Libatkan TNI Jaga Rumah Jampidsus?
-
Febrie Adriansyah Pastikan Tak Ada Proses Hukum yang Dihilangkan dalam Kasus Dugaan Korupsi Asabri
-
LSAK Usul KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Batu Bara Pejabat Kejaksaan: Syarat Hukum Sudah Terpenuhi