Suara.com - Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut pemberantasan korupsi itu mudah. Hal ini diungkapkan saat menjawab pertanyaan seputar revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui akun Twitternya, Fahri Hamzah menjawab pandangannya saat ditanya tingkat kepuasan terhadap UU KPK baru. Pertanyaan itu diajukan oleh Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
"Pak @Fahrihamzah yang terhomat, apakah sudah seperti ini harapan Bapak terhadap pelaksanaan revisi UU @KPK_RI?," tanya Said Didu di Twitter seperti dikutip oleh Suara.com, Rabu (26/5/2021).
Fahri Hamzah pun menjawab jika sudah sepatutnya generasi tua yang bertugas memberantas korupsi di KPK diganti generasi baru. Menurutnya, generasi baru KPK sudah ada banyak dan memahami cara kerja pemberantasan korupsi.
"Bang, kasih kepercayaan ke generasi baru @KPK_RI, mereka ada ribuan, lebih paham cara kerja. Generasi tua yang serem-serem cukuplah," jawab Fahri.
Pernyataan Fahri itu seolah mengomentari pemecatan 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Pemecatan itu memang menuai pro dan kontra hingga saat ini.
Lebih lanjut Mantan Wakil Ketua DPR itu menyebut memberantas korupsi bukan hal yang sulit. Bahkan, ia menggambarkan tangan kiri saja cukup untuk memberantas korupsi.
"Lagian #BerantasKorupsi mudah kok jangan dibuat serem-serem. Kalau aku #BerantasKorupsi pakai tangan kiri aja. Tangan kanan untuk #BubarkanIsrael," tambah Fahri.
Tak sampai disitu, Fahri dalam cuitannya yang lain juga mengaku siap memberantas korupsi seorang diri.
Baca Juga: Istana soal Polemik TWK KPK: Jangan Digoreng Kanan-Kiri Keluar Subtansi
"Berantas korupsi gampang kok, nanti kalau kalian dah gak sanggup aku kerjakan sendiri," ujar Fahri.
Sontak, pernyataan Fahri Hamzah ini langsung banjir komentar dari warganet. Banyak dari mereka yang menilai banyaknya pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan diberhentikan sangat tidak adil.
"Kita lihat generasi baru menurut anda. Bisa menuntaskan bansos nggak. Kalau mandeg berarti sukses," sindir warganet.
"Gak di mana-mana yang jujur di singkirkan," sahut warganet.
"Apa elok cara cara menyingkirkan seseorang melalui test yang gak masuk akal?," tanya yang lain.
"Harusnya anda fair. Adil menyoroti metode seleksinya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial itu. Bahkan Jokowi pun tak sependapat dengan hal itu," kritik warganet.
Berita Terkait
-
Istana soal Polemik TWK KPK: Jangan Digoreng Kanan-Kiri Keluar Subtansi
-
Telak! Eks Penasihat KPK Sindir Penyusun TWK: Saat Kuliah Tak Lulus Pancasila!
-
Moeldoko: Arahan Presiden Menegaskan Komitmen Pemerintah Jaga KPK
-
Nama 51 Pegawai Dipecat Belum Diumumkan, DPR Minta KPK Transparan
-
Ferdinand Hutahaean ke Novel: Arahan Presiden Itu Normatif, Bukan Mutlak!
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Sekolah Kembali Normal, Gubernur DKI Pastikan Korban Kecelakaan Mobil MBG Ditangani Maksimal
-
Kerugian Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Ditanggung Asuransi, Pramono Pastikan Pasokan Pangan Aman
-
Tak Ambil Pusing Perpol Dianggap Kangkangi Putusan MK, Ini Kata Kapolri
-
Sengkarut Tanah Tol: Kisah Crazy Rich Palembang di Kursi Pesakitan
-
MIND ID Komitmen Perkuat Tata Kelola Bisnis Berintegritas dengan Berbagai Program Strategis
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?