Suara.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief merespons dan mempertanyakan pengetahuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang pemahaman ideologi partai. Pertanyaan itu tidak terlepas dari pernyataan Hasto yang enggan PDIP "dijodohkan" dengan Partai Demokrat.
Hasto sebelumnya berkata antara PDIP dan Demokrat memiliki basis ideologi yang berbeda. Sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PDIP yang memang mencari kawan koalisi yang memiliki satu pemahaman.
"Pernyataan bahwa PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Demokrat pada kenyataannya sejak Pilpres 2004 memang belum pernah terjadi. Bukan karena soal ideologi, ngerti apa Hasto soal ideologi? terlalu jauh kalau soal ideologi," kata Andi Arief kepada wartawan, Jumat (28/5/2021).
Andi mengungkapkan ada persoalan lain yang menjadikan PDIP enggan berkoalisi dengan Partai Demokrat, selain karena klaim Hasto soal perbedaan ideologi.
"Persoalan sesungguhnya itu karena PDIP dua kali berhadapan dengan kader Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu mengalami kekalahan," kata Andi.
Diketahui, pada Pilpres 2004 dan 2009, Megawati keok dari SBY.
Bahkan lanjut Andi, PDIP dapat memenangkan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 bukan karena kader utama PDIP yang dicalonkan saat itu, yakni Jokowi. Andi mengatakan bahwa Jokowi bukan merupakan kader yang dididik di PDIP sejak lama.
"Jauh lebih lama Puan Maharani atau pun Megawati sendiri. Jokowi sebagai kader kost di PDIP pun bukan mengalahkan kader Demokrat. Bahkan prestasi dalam menjabat kita bisa saksikan jauh lebih baik di zaman kader Demokrat menjadi presiden hampir di semua bidang," kata Andi.
Ogah Koalisi dengan PKS dan Demokrat
Baca Juga: Megawati Klaim Penerimaan Pajak Selalu Surplus saat Dirinya Jadi Presiden
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengeaskan bahwa PDIP memiliki basis dan ideologi yang berbeda dengan PKS dan Partai Demokrat. Karena itu, ia menegaskan sangat sulit membangun koalisi dengan kedua partai tersebut.
Menurut Hasto dalam membangun kerja sama politik antarpartai, PDIP selalu melandaskan kesamaan ideologi terlebih dahulu.
"Ya koalisi bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu basisnya harus ideologi. PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda. Sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto dalam diskusi daring Para Syndicate, Jumat (28/5/2021).
Begitu pula dengan Partai Demokrat. Hasto mengatakan antara Partai Demokrat dan PDIP memiliki basis yang berbeda.
"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tetapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda kami dengan Partai Demokrat," kata Hasto.
Hal tersebut sengaja ditegaskan Hasto dengan harapan tidak ada pihak yang mencoba menjodoh-jodohkan PDIP untuk masuk dalam satu koalisi dengan Partai Demokrat maupun PKS
Berita Terkait
-
Tanggapi Hasto, Rachland: Sulit Bagi Demokrat Koalisi dengan Partai Kasus Bansos-Masiku
-
Megawati Klaim Penerimaan Pajak Selalu Surplus saat Dirinya Jadi Presiden
-
Sekjen Minta Juru Nikah Tidak Jodohkan PDIP dengan PKS dan Demokrat di Pilpres
-
Senada dengan Gerindra, PDIP Anggap Perjanjian Batu Tulis Selesai pada 2009
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan