Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (DPP SAHI) berharap pemerintah bisa berdialog dengan pemerintah Arab Saudi dan Organisasi Konperensi Islam (OKI). Ini bertujuan agar kuota haji untuk Indonesia ditambah pada tahun mendatang.
DPP SAHI mencatat banyaknya calon jemaah haji yang masuk ke daftar tunggu karena pemerintah tidak memberangkatkannya sejak setahun lalu. Penambahan kuota haji itu juga dianggap bisa menjadi solusi karena ada lima juta orang yang harus mengantri sampai puluhan tahun.
"Sebagai solusi dalam mengatasi daftar tunggu calon jemaah haji yang semakin panjang dan lama karena saat ini telah mencapai lebih dari 5 juta orang yang antri dengan rata-rata masa tunggu lebih dari 21 tahun," kata Ketua Umum DPP SAHI M Abdul Khaliq Ahmad dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Suara.com, Sabtu (5/6/2021).
Sementara itu, DPP SAHI juga mengajak para calon jemaah haji yang gagal ke tanah suci untuk ikhlas dan bersabar mengingat keputusan pemerintah itu karena semata-mata demi perlindungan kesehatan dan keamanan akibat Pandemi Covid-19.
DPP SAHI juga mengajak calon jemaah haji untuk terus berdoa agar pandemi Covid-19 segera berakhir.
"Dengan terus memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar musibah dunia Covid-19 segera berakhir dan kondisi kehidupan normal kembali, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat terlaksana kembali."
Sebelumnya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia pada musim haji 2021 ini.
Melalui siaran pers yang diterima Suara.com, Kamis (4/6/2021), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan keputusan besar itu perlu diambil guna menjaga kesehatan dan keselamatan warga Indonesia di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.
“Pemerintah memutuskan tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia karena masih pandemi. Ini demi keselamatan jemaah,” ungkapnya.
Baca Juga: Beredar Isu Miring, Menko PMK Jamin Dana Haji Aman di BPKH
Meski keputusan ini berat, namun Yaqut Cholil mengklaim bahwa ini merupakan keputusan yang terbaik. Ia juga berharap agar 'ujian' dari Covid-19 segera usai.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
Terkini
-
Sebut Alasan Hukum Jadikan Nadiem Tersangka Terpenuhi, Mahfud: Dia Tak Mengerti Prosedur Birokrasi
-
Peran Strategis Beton dalam Konstruksi Infrastruktur Berkelanjutan
-
Bali Dikepung Banjir, Video Kepanikan Warga di Taman Pancing Denpasar Jadi Sorotan
-
Baru Sehari Jabat Menkeu, Purbaya Sadewa dan Anaknya Kompak Minta Maaf tapi Blunder
-
Dihantui Isu Plagiat dan LHKPN Rp51 Miliar, Calon Hakim Agung Triyono Kembali Uji Nasib di DPR
-
Mengapa Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Pilihan Prabowo untuk Menko Polkam Ad Interim?
-
Yudo Sadewa Viral, Berapa Anak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa?
-
Tanggul Beton Misterius 3 Km Mendadak Muncul di Pesisir Cilincing, Proyek Siapa Ini?
-
Usai Rapat di DPR, Menkeu Purbaya Tancap Gas ke Istana, Mau Lapor Prabowo
-
Yusril Sebut Tersangka Pembakar Gedung DPRD Makassar Dijerat UU ITE: Mereka Tak Terindikasi Makar