Beredar Isu Miring, Menko PMK Jamin Dana Haji Aman di BPKH

Suara.com - Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia tahun 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan kalau dana calon jemaah haji dikelola dengan baik.

Hal itu disampaikan Muhadjir pasca menyambangi Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Menara Bidakara 1, Jakarta Selatan, Jumat (4/6/2021).

"Pagi ini, saya berkunjung, bersilaturahmi ke Kantor BPKH. Di samping bersilaturahmi juga ingin mendalami seluk-beluk pengelolaan dana haji yang ada di sini," ujarnya usai kunjungan.

Dalam kunjungannya, Muhadjir didampingi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Agus Sartono diterima langsung oleh Kepala BPKH Anggito Abimanyu, Anggota Dewan Pengawas BPKH Suhaji Lestiadi, dan jajaran BPKH dan Dewan Pengawas BPKH.

Muhadjir mendapatkan laporan yang disampaikan langsung oleh Kepala BPKH Anggito Abimanyu. Ia memastikan kalau pengelolaan dana haji oleh BPKH berjalan sangat baik.

"Bisa kita pastikan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan sangat profesional, prudent, penuh kehati-hatian dan semuanya aman," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini meluruskan kabar miring yang sempat beredar di tengah masyarakat terkait pengelolaan dana haji. Kabar miring yang beredar itu di mana dana haji disebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Muhadjir menyebut kalau BPKH adalah badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," tegasnya.

Baca Juga: F1 GP Azerbaijan: Kecepatan Ferrari di Luar Ekspektasi

Di sisi lain, Muhadjir menerangkan kalau tidak adanya keberangkatan haji pada 2021 demi keselamatan umat di masa pandemi Covid-19.

"Jumlah yang berangkat itu ratusan ribu. Tentu saja tidak mudah untuk mengelola mereka terutama dalam kaitannya dengan status kesehatannya," ujarnya.

"Mudah-mudahan keputusan pahit ini adalah pil yang justru menjadi obat untuk kita semua. Bukan sesuatu yang harus kita sesali. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa berangkat seperti sedia kala."