Suara.com - Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan ogah dipimpin Joko Widodo (Jokowi) di masa jabatan untuk periode selanjutnya.
Kesimpulan tersebut disampaikan Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia berdasarkan pada hasil survei yang dilakukannya pada periode 23 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021.
Dari hasil survei terungkap, sebanyak 45,3 persen responden tidak setuju apabila Presiden Jokowi melanjutkan masa jabatannya menjadi tiga periode.
Sementara ada 25,3 persen responden setuju apabila Jokowi menambah masa jabatannya lagi untuk empat tahun ke depan. Sedangkan dalam survei yang melibatkan 1.200 responden, sisanya sebanyak 29,4 persen memilih tidak menjawab.
Mayoritas responden yang tidak setuju Jokowi lanjut tiga periode, karena alasan tidak sesuai UUD atau konstitusi sebanyak 7,6 persen. Kemudian yang menyatakan tiga periode dirasa terlalu lama sejumlah 6,8 persen, kinerja Jokowi kurang bagus (5 persen), diskriminasi marak terjadi (4,3 persen) dan hukum yang tebang pilih (4 persen).
"Secara umum masyarakat tidak setuju karena terlampau mahal harganya, terlampau berisiko jika jabatan presiden tiga periode harus mengubah konstitusi dan waktunya cukup lama," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam paparannya yang disampaikan melalui daring, Sabtu (5/6/2021).
Sedangkan, alasan mayoritas responden mendukung Jokowi menjabat tiga periode adalah Jokowi pro rakyat kecil (4,5 persen), infrastruktur berkembang (3,9 persen), kerja Jokowi bagus (3,5 persen), saya masih suka Jokowi (2,6 persen) dan Jokowi memberi banyak bansos (2,3 persen).
Tanpa membawa nama Jokowi, mayoritas responden juga sebenarnya tidak menyetujui apabila pemerintah merealisasikan wacana tiga periode. Sebanyak 53,5 persen responden mengetahui akan adanya wacana tersebut dan sebanyak 52,7 persen responden tidak menyetujuinya.
"Rata-rata tidak setuju, 52,7 persen tidak setuju, yang setuju 27,8 persen, selebihnya tidak menjawab, artinya, masyarakat tidak setuju jika jabatan presiden diubah menjadi tiga periode," tuturnya.
Baca Juga: Unggul Jauh dari Puan, Ganjar Pranowo Tempel Ketat Prabowo dalam Survei Capres 2024
Survei yang dilakukan pada 23 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021 itu melibatkan 1.200 responden dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 nomor ponsel yang dipilih secara acak. Adapun margin of error survei tersebut sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
- 5 Promo Asus ROG Xbox Ally yang Tidak Boleh Dilewatkan Para Gamer
Pilihan
-
Bahlil Vs Purbaya soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Pernah Disinggung Sri Mulyani
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
Terkini
-
Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk, DPR Sebut Konstruksi Bangunan Tak Ideal
-
Viral di MRT, Lansia 73 Tahun Ini Ditangkap dan Punya 23 Kasus Kriminal
-
Bukan Bjorka Asli! Polisi Bekuk Pemuda Minahasa Usai yang Klaim 4,9 Juta Data Nasabah Bank
-
Jejaring Penyuap Eks Ketua DPRD Jatim dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Mulai 'Diangkut' KPK
-
'Ruangnya Dibuka Seluas-luasnya': DPR Respons Positif Usulan Sistem Pemilu dari Perludem
-
Cara Makan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi di Warung Penyetan Jadi Gunjingan
-
Habis Kesabaran, KPK Ancam Jemput Paksa Rektor USU yang Mangkir Pemeriksaan
-
Pegang iPhone 17 Pro Max Saat Jumpa Pers, Brigjen Ade Ary Tuai Pro-Kontra di Media Sosial
-
'Spill' dari Senayan, Anggota DPR Pastikan Pembahasan Revisi UU Pemilu Sudah Jalan
-
Guyonan Dasco: Yang Sukses Selesaikan Masalah Agraria Bisa Jadi Cawapres