Skandal TWK Pegawai KPK, Komnas HAM: Pihak Lain Harus Contoh TNI yang Koperatif

Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah meminta keterangan dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat untuk penyelidikan kasus Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021).

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan M Choirul Anam meminta agar instansi terkait lainnya bisa mengikuti TNI sebagai bentuk kooperatif. 

Permintaan keterangan itu dilakukan Komnas HAM RI kepada Dinas Psikologi TNI AD mulai pukul 10.00 hingga 15.30 WIB. Komnas HAM memperoleh keterangan seputar asesmen terhadap pegawai KPK. 

Dalam proses TWK KPK, Dinas Psikologi TNI bertugas sebagai tim pengawas hasil asesmen TWK pegawai KPK. 

"Dalam permintaan keterangan ini, Komnas HAM RI mendapat berbagai penjelasan terkait instrumen asesmen, pelaksanaannya, dan mekanisme penilaian," kata Choirul Anam. 

Kendati demikian, Choirul tidak menyebut apa saja keterangan yang sudah diperoleh. 

Choirul mewakili Komnas HAM RI menyampaikan ucapan terima kasih karena Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat serta instansi terkait lainnya mau bekerjasama untuk membantu proses penyelidikan. Berangkat dari hal tersebut, Choirul berharap instansi di luar itu juga bisa kooperatif. 

"Dalam kesempatan ini, Komnas HAM RI berharap instansi terkait lainnya dapat turut kooperatif dan bekerja sama dengan baik demi semakin terangnya peristiwa."

Baca Juga: Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal Kasus TWK, Ini yang Didapat Komnas HAM