Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari wacana presiden tiga periode yang belakangan kembali hangat. Dia mengkritik keras keberadaan pengusung Jokowi-Prabowo atau Jokpro 2024.
Rocky Gerung mengatakan, logika pengusung Jokpro yang berkeinginan agar Jokowi bisa terpilih kembali dan berdampingan dengan Prabowo Subianto tersebut dungu.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam tayangan berjudul "Rocky Gerung: Logika Pengusung Jokpro Itu Dungu!!!" yang disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun, Selasa (22/6/2021).
Rocky Gerung mengawali pemaparan dengan menyinggung polemik politik yang belakangan terjadi. Dia menyebut bisa jadi hal tersebut merupakan satu paket menuju keberadaan partai tunggal.
"Ini satu paket yang terdampak politik ke partai tunggal atau ya 2 partai. Ide Presidential Threshold sudah diterangkan, tapi masih ngotot. Ada desain politik, melalui Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Indonesia hanya diisi 2 Parpol," terangnya seperti dikutip Suara.com.
Pengamat politik tersebut kemudian menilai Jokpro memiliki ide konyol karena menyatukan Jokowi dan Prabowo dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang.
Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Prabowo dan Jokowi sebaiknya dipisahkan. Oleh sebab itu, upaya penyatuan Jokpro 2024 kata dia dungu.
"Jokpro itu ide konyol, karena seolah-olah idenya itu Jokowi dan Prabowo itu memecah belah bangsa, kan mestinya dipisahkan," katanya.
Rocky Gerung menyebut logika pengusung Jokpro dungu karena dinilai tak mengerti konsekuensi dari usulannya itu.
Baca Juga: Curhat Wanita Parkir di Jalan karena Garasi Tak Muat, Spion Dua-duanya Hilang
"Logika betul-betul dungu, gak ngerti konsekuensi. Lain kalau 2 orang bermutu itu menghasilkan demokrasi," terang dia.
Rocky Gerung lalu mengomentari sikap Jokowi. Menurutnya, sosok yang kini menjabat sebagai Presiden RI tersebut tidak paham demokrasi karena menolak oposisi.
"Kan jelas Pak Jokowi di dalam periode 10 tahun ini memerosotkan demokrasi, ngapain perpanjang 3 periode. Jokowi tidak paham demokrasi karena beliau menolak oposisi," tegas Rocky.
Lain dari Jokowi, Prabowo dinilai Rocky Gerung awalnya memahami betul demokrasi. Namun sayangnya ia masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.
Rocky Gerung mengatakan, hal itu menyebabkan Prabowo kini tidak lagi paham demokrasi karena dinilai juga tak menganggap keberadaan oposisi.
"Prabowo paham demokrasi, tapi dia menerima tawaran masuk ke dalam kekuasaan dengan alasan memperbaiki bangsa. Padahal bisa dari luar supaya ada balencing. Pak Prabowo akhirnya tidak paham demokrasi karena menganggap opisisi tak diperlukan," paparnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya