CEK FAKTA: Benarkah SK Gubernur Dicabut, Jokowi Segera Umumkan Pemecatan Anies Baswedan?

Suara.com - Beredar di media sosial, sebuah informasi yang mengklaim SK (Surat Keputusan) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicabut dan segera diumumkan pemecatannya oleh Presiden Jokowi.

Klaim tersebut beredar setelah saluran YouTube bernama "gerbang politik" mengunggah sebuah video berdurasi 10 menit 3 detik tentang Jokowi mencabut SK Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam video, terdapat thumbnail yang menyinggung detik-detik Jokowi mengumumkan pemecatan Anies Baswedan.

Berikut narasi yang ditulis akun tersebut:

"BERITA TERBARU - ISTANA BERGEMURUH !! DETIK-DETIK JOKOWI UMUMKAN PENCOPOTAN ANIES - VIRAL TERKINI".

Lalu benarkah klaim tersebut?

PENJELASAN

Berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id -- Jaringan Suara.com, klaim SK Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dicopot dan Jokowi segera umumkan pemecatannya tersebut keliru.

Faktanya, setelah video diputar, tidak terdapat penjelasan apapun soal pencabutan SK Gubernur Anies Baswedan maupun proses pencabutan SK sebagaimana tertera dalam thumbnail video.

Baca Juga: Berita Viral Mobil Parkir Sembarangan di Gang Sempit, Kena Semprot Pemotor

Video tersebut hanya memaparkan informasi terkait kekecewaan berbagai pihak atas kinerja Anies Baswedan dalam menangani kasus Covid-19 di DKI Jakarta yang terus meningkat.

Sebelumnya, pada awal 2021 beredar informasi serupa yakni soal Anies Baswedan dicopot dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Namun informasi tersebut hoaks.

Sebab tidak ada informasi valid dari media arus utama yang mengabarkan tentang pemecatan Anies Baswedan.

Menyadur Medcom.id, informasi hoaks tersebut dipicu oleh penyataan Ketua DPC Partai Gerindra Ali Lubis yang meminta Anies Baswedan mundur karena tak mampu menangani kasus Covid-19 dengan baik.

Argumen Ali Lubis tersebut dianggap membentuk opini publik sehingga ia diperingatkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut dia, pernyataan atas pendapat pribadi terkait hal itu juga harus dikoordinasikan dengan partai agar tidak membentuk opini publik.