Suara.com - Puluhan ribu warga Malaysia mengibarkan bendera hitam sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena dinilai tidak becus menangani Covid-19.
Salah satunya, menyadur Straits Times Rabu (7/7/2021), Laila Mohd yang tinggal di kotapraja Subang Jaya, Selangor.
"Sudah waktunya kita mengusir pemerintah ini, orang Malaysia pantas mendapatkan yang lebih baik." ujar wanita berusia 32 tahun itu kepada The Straits Times.
Laila adalah salah satu dari puluhan ribu warga Malaysia yang menjadi bagian dari gerakan #BenderaHitam.
Gerakan tersebut mengajak kepada pengguna media sosial untuk membagikan foto bendera hitam sebagai bentuk protes pemerintah Perikatan Nasional (PN). Mereka menganggap PN gagal menangani pandemi Covid-19 dan tidak peduli terhadap rakyatnya.
Kampanye tersebut juga menuntut Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mundur. Mereka juga ingin Parlemen segera berkumpul kembali dan mencabut status keadaan darurat.
Sultan Abdullah Ahmad Shah selaku Raja Malaysia mengabulkan permintaan Muhyiddin Yassinuntuk mengaktifkan status keadaan darurat guna mengatasi wabah Covid-19 yang semakin memburuk. Tetapi krisis menjadi lebih buruk selama keadaan darurat.
Salah satu pengguna Twitter bernama @cenationgabriel juga ikut gerakan tersebut dan menuliskan: "Untuk membunuh demokrasi negara. Untuk nyawa yang telah hilang di bawah pemerintahan ini.
"Untuk manajemen pandemi yang tidak efektif. Untuk perlakuan yang tidak setara... Hari ini, kita mengibarkan bendera hitam!" tegasnya.
Baca Juga: Tragis! Satu Keluarga Positif COVID-19 Meninggal Dunia, Berawal dari Wisata Bromo
Sebagian besar negara bagian diberlakukan penguncian penuh tanpa batas waktu, yang dimulai pada 1 Juni dan diperpanjang Senin lalu. Kebijakan tersebut tidak akan dicabut sampai kasus baru harian turun di bawah 4.000.
Alih-alih turun, kasus harian terus-menerus melebihi angka 6.000. Pada Selasa (6/7), Malaysia mencatat 7.654 kasus baru, sehingga totalnya menjadi 792.693.
"Jika #BenderaHitam tidak dikendalikan, itu bisa tumbuh, menyebar, dan menyebabkan jatuhnya PN," kata Awang Azman Awang Pawi, analis politik dari Universiti Malaya kepada The Straits Times.
"Dampak langsung dari kampanye ini adalah memengaruhi kredibilitas pemerintah." sambungnya.
Sementara itu, polisi telah melakukan penyelidikan terhadap gerakan tersebut karena diduga mengandung unsur hasutan.
Direktur Departemen Investigasi Kriminal Bukit Aman Abd Jalil Hassan mengatakan penyelidikan masih dalam tahap awal dan kasusnya sedang diselidiki berdasarkan Undang-Undang Penghasutan, KUHP serta Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
El Nino 2026 Lampaui Level Kuat, Abdul Azis Desak Pemerintah Serius Atasi Kekeringan
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan