Kontroversial! 4 Ujaran Politikus PAN saat Lonjakan Kasus Covid-19, Menuai Kritik

Suara.com - Beberapa ujaran dari anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengenai pandemi Covid-19 menjadi kontroversial di mata publik. Salah satunya adalah permintaan Rumah Sakit khusus untuk pejabat.

Baru-baru ini,  Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay, memberikan peringatan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) bahwa ia tidak mau mendengar ada kasus anggota DPR yang meninggal karena tidak mendapatkan ICU. Pernyataan itu pun menjadi sorotan publik.

Selain pernyataan di atas, berikut ujaran-ujaran kontroversial anggota DPR Fraksi PAN yang dirangkum oleh Suara.com:

1. TIDAK MAU ADA PEJABAT TIDAK MENDAPATKAN ICU

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay memberikan peringatan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Saleh menegaskan tidak mau mendengar lagi ada kasus anggota DPR yang meninggal karena positif Covid-19 karena tidak mendapatkan ICU.

Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR Komisi IX pada Selasa (13/7/2021). Saleh meminta Menkes Budi Gunadi untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi lonjakan pasien virus corona.

Saleh mengingatkan Menkes mengenai kasus anggota DPR yang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan. Sosok yang dimaksud adalah anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua.

"Saya tidak mau lagi dengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU seperti anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua, sampai akhirnya meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD tetapi hanya 2 jam di ICU karena terlambat," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Saleh juga turut membahas usulan dari Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat.

Baca Juga: Agar Pasien Isolasi Mandiri Tetap Aman, Ini Hal yang Mesti Diperhatikan

2. BUKTI AKADEMIK 'PENYEMPROTAN DISINFEKTAN SIA-SIA'?

Pakar penyakit menular dari University of Maryland Amerika Serikat, Dr Faheem Younus, mengkritik kegiatan penyemprotan disinfektan di jalanan yang masih dilakukan Indonesia adalah sia-sia. 

Namun, pernyataan yang diberikan oleh Faheem Younus tersebut dipertanyakan oleh pejabat dari anggota Komisi IX (Kesehatan) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. 

Ketua Fraksi PAN tersebut meminta bukti akademik dari pernyataan tersebut.

"Kalau dibantah (penyemprotan disinfektan di jalan sia-sia) nggak benar, ya bukti akademiknya apa?," kata Saleh Partaonan Daulay.

3. SARANKAN RS KHUSUS PEJABAT