Suara.com - Akun Twitter resmi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) diserbu oleh kritikan pedas dari warganet tepat di hari Idul Adha.
Pasalnya, akun tersebut membuat cuitan dengan menyebutkan ada muazin di Salat Idul Adha yang dilakukan oleh Jokowi di halaman Istana Bogor, Jawa Barat.
"Salat Idul Adha pagi ini di halaman Istana Bogor dengan jemaah terbatas. Bertindak sebagai muazin, imam dan khatib adalah anggota Paspampres," tulis Jokowi dalam akun Twitter miliknya seperti dikutip Suara.com, Rabu (21/7/2021).
Melalui akunnya, Jokowi juga mengunggah foto saat Jokowi sedang menjalani Salat Idul Adha di halaman Istana.
Sambil mengenakan masker berwarna hitam, Jokowi tampak duduk sambil menengadah tangan ke atas.
Beberapa jemaah lainnya juga tampak mematuhi protokol kesehatan dengan duduk berjauhan dan mengenakan masker selama pelaksanaan salat.
Cuitan yang dibuat pada Selasa (20/7/2021) pagi itu langsung dibanjiri ribuan komentar dari warganet.
Banyak warganet menyoroti redaksional kata muazin dalam pelaksanaan Salat Idul Adha.
Seperti diketahui, dalam Salat Idul Adha tidak dikumandangkan azan sehingga sosok muazin tidak diperlukan dalam salat hari raya tersebut.
Baca Juga: Ustaz Haikkal Hassan Setuju Jokowi Mundur: Sampai Mati, Saya Tetap Oposisi!
Tak sedikit warganet meminta agar tim sosial media Jokowi diganti karena telah mempermalukan orang nomor satu di Indonesia itu.
"Min sejak kapan salat ied ada muazin? Muazin kan tukang azan, salat ied enggak pakai azan. Coba diedit postingannya!" kata seorang warganet.
"Tolong dong admin @jokowi jangan makin memperburuk citra @jokowi, masa ada muazinnya. Kalau yang berhubungan dengan ibadah tanya dulu pada ahlinya. Kalaupun Anda bukan seorang muslim minimal harus tahu tatacara ibadah agama @jokowi. Mending hapus dan ganti dengan redaksi baru," ungkap seorang warganet.
"Sudah bikin aturan semaunya bahkan Rektor UI bisa rangkap jabatan sebagai komisaris, eh sekarang salat Idul Adha malah pakai muazin. Negara dan agama dibikin rusak sama ini bapak," tutur warganet lain.
"Pak selain Reshuffle mentri kayaknya tim protokol kepresidenan butuh di ganti juga deh tim protokol bagian nulis pidato sama bagian admin sosmed kayaknya butuh di remajakan dulu. Kerjanya blunder mulu malu-maluin nama presiden aja," timpal seorang warganet.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?