Suara.com - Rencana pengadaan baju dinas merk terkenal untuk anggota DPRD Kota Tangerang sempat heboh dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Publik justru ramai-ramai mencibir terkait rencana tersebut.
Meski dikabarkan rencana tersebut dibatalkan, namun kejadian tersebut nampaknya menjadi rentetan kebiasaan wakil rakyat yang seolah-olah 'fakir' akan fasilitas-fasilitas mewah.
Bicara mengenai hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar memberikan pandangannya terkait fenomena wakil rakyat yang selalu ingin fasilitas-fasilitas mewah. Menurutnya, berkaca dari hal itu para wakil rakyat seolah-olah telah terjangkit virus 'Wahn'.
Wahn sendiri secara bahasa berarti lemah, baik secara materi mau pun maknawi. Virus ini muncul di zaman Nabi Muhammad SAW, yakni setidaknya ada dua virus yang muncul dari Wahn tersebut pertama terlalu cinta dunia dan kedua takut akan kematian.
"Karena para pejabat itu terjangkit penyakit "Wahn", cinta dunia dan takut mati. Mereka minta fasilitas wah dan mewah itu karena mereka cinta dunia. Dunia saja yang dipikirkannya, namun disaat yang sama mereka takut mati," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (11/8/2021).
Ujang mengatakan, jika para pejabat termasuk wakil rakyat tersebut hidup dengan prinsip sederhana, maka permintaan fasilitas-fasilitas mewah tidak akan terjadi.
"Seandainya mereka tak cinta dunia, dan hidup wajar dan sederhana, maka permintaan fasilitas mewah tersebut tak akan berani dilakukan, karena malu pada rakyat," tuturnya.
Dari segi yang lebih politis, para wakil rakyat yang meminta fasilitas-fasilitas mewah tersebut bisa juga dipengaruhi oleh faktor beban ongkos politik yang sudah banyak dihabiskan saat bertarung di Pemilu.
"Ongkos politik yang mahal saat mengikuti Pemilu, itu juga jadi salah satu faktornya," tuturnya.
Baca Juga: Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Louis Vuitton, Warganet: BTS Who?
Rencana Baju Dinas Branded
Pengadaan baju dinas Anggota DPRD Kota Tangerang tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, Anggota DPRD Tangerang membuat pakaian dinas mewah buatan Louis Vuitton seharga Rp 675 juta.
Hal ini diungkapkan oleh Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo. Ia menjelaskan pihaknya menyiapkan empat bahan, salah satunya dari Louis Vuitton.
"Iya benar, ada empat bahan, salah satunya Louis Vuitton. Hasilnya itu kita evaluasi sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan (PPK). Setelah itu, kita akan mencari penyedia bahan melalui proses pelelangan," ujar Hadi saat dihubungi, Senin (10/8/2021).
Fakta-fakta
1. Anggaran Baju Dinas Naik Dua Kali Lipat
Berita Terkait
-
Pengamat Kebijakan Publik: Pembatalan Anggaran Baju Louis Vuitton DPRD Tangerang Tidak Sah
-
Soal Baju Dinas dari Louis Vuitton, Bintang Emon: Giliran Pemilu Bagi Baju Partai
-
Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Louis Vuitton, Warganet: BTS Who?
-
Polemik Baju Dinas Anggota DPRD dari Louis Vuitton, Ongkos Jahit Rp 600 Juta
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang