4 Fakta Anggaran Baju Dinas DPRD Sulsel Capai Rp 1 Miliar di Tengah Pandemi Covid-19

Suara.com - Usai heboh anggaran baju dinas dengan bahan ternama, Louis Vuitton untuk anggota DPRD Kota Tangerang, kini anggaran baju dinas anggota DPRD Sulawesi Selatan juga disorot.

Tak tanggung, anggaran baju dinas yang akan diberikan kepada 85 anggota DPRD Sulawesi Selatan itu mencapai hampir Rp 1 miliar.

Ironisnya, penganggaran baju dinas tersebut dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Disaat rakyat kesulitan mencari uang untuk makan, para anggota dewan justru mendapatkan baju dinas mewah seharga miliaran.

Berikut Suara.com merangkum kumpulan fakta anggaran baju dinas DPRD Sulawesi Selatan yang mencapai Rp 1 miliar, Senin (16/8/2021).

1. Anggaran Rp 935 Juta

Sekretaris DPRD Sulsel, Muhammad Jabir mengatakan anggaran untuk pengadaan baju dinas 85 anggota dewan mencapai Rp 935 juta.

Pengadaan baju dinas baru diajukan setelah para anggota dewan dilantik pada 2019 lalu.

"Kita baru anggaran tahun ini, karena memang dua tahun sejak anggota dewan dilantik belum dianggarkan. Tahun 2020 kemarin anggaran DPRD juga direcofusing, jadi baru tahun ini," ujarnya.

2. Ada 3 Pakaian Dinas

Baca Juga: 20 Fakta Menarik Kucing, Yang Tertua hingga Terkaya

Anggaran baju dinas mencapai hampir Rp 1 miliar itu terdiri dari tiga jenis baju, yakni Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Dinas Harian (PDS). Setiap anggota mendapatkan masing-masing tiga potong pakaian dinas.

Penganggaran baju dinas anggota dewan itu juga diklaim sudah mengacu pada Pergub Sulsel.

"Satu anggota kan dapat tiga baju, kalau dikalikan maka anggaran dapat segitu dengan total 85 anggota dewan. Jadi anggarannya tidak bisa lewat dari standar biaya diatur Pergub," ungkapnya.

3. Anggaran Dinilai Wajar

Jabir menilai, anggaran tersebut masih terbilang wajar karena 85 anggota mendapatkan masing-masing tiga baju dinas.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid menambahkan pengadaan baju dinas itu adalah hal yang wajar, kerena sudah diatur dalam aturan yang berlaku, kecuali tidak ada aturan tentu akan ditolak.