Pemerintah Bentuk Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan Covid-19, Ini Tujuannya

Suara.com - Pemerintah resmi membangun Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan Covid-19, Kamis (19/8/2021). Itu dilakukan pemerintah untuk menguatkan kembali berbagai upaya gotong royong yang selama ini telah dilakukan dalam rangka menangani pandemi Covid-19 beserta dampaknya.

Gerakan Solidaritas Nasional itu diawali dengan rapat koordinasi nasional (rakornas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PM) Muhadjir Effendy selaku ketua pengarah. Adapun rakornas digelar secara virtual dengan dihadiri lebih dari 500 wakil beragam kalangan se-Indonesia.

“Rakornas tentang Gerakan Solidaritas Nasional Revolusi Mental untuk Penanganan Covid-19 dan dampaknya tadi tujuannya adalah untuk menguatkan kembali apa yang selama ini sudah dilakukan," kata Muhadjir dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Kamis.

"Agar kegiatan-kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat dan komponen kekuatan yang ada di masyarakat bisa dimobilisasi lebih intens. Itu semua untuk mempercepat penanganan Covid-19 dari semua lini,” sambungnya.

Muhadjir lantas menjelaskan kalau berbagai upaya yang sudah dilakukan dan perlu untuk terus digalakan ialah mulai dari menegakkan 3M terkhusus 1M yakni memakai masker yang baik dan benar. Kemudian upaya menjalankan 3T, vaksinasi, memastikan ketersediaan obat, oksigen, RS dan fasilitas pelayanannya yang harus berjalan beriringan.

Menurutnya, upaya tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa ada dukungan elemen-elemen lainnya, terutama dari komponen masyarakat.

"Sejak awal kita sudah menerapkan prinsip yaitu pendekatan pentahelix. Di situ, pemerintah hanya merupakan salah satu komponen dari lima komponen, yang lain dari dunia usaha, perguruan tinggi atau akademisi, civil society atau kelompok masyarakat madani, dan media massa,” jelasnya.

Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan Covid-19 sendiri dijelaskan Muhadjir merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rakornas yang melibatkan pemerintah pusat terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah yakni para gubernur, bupati, dan wali kota, Kadin Indonesia mewakili pihak swasta, para akademisi, serta kelompok masyarakat atau civil society.
 
“Semuanya hasil keputusan tadi akan dibentuk sekretariat bersama di tingkat Kemenko PMK untuk menggelorakan, menyuarakan, menggalakkan aksi bersama dalam rangka membangun solidaritas nasional penanggulangan Covid-19,” tuturnya.

Dalam rapat, peserta yang mewakili seluruh elemen pentahelix menyepakati beberapa hal yang ditarik menjadi kesimpulan. Antara lain, kementerian/lembaga diminta agar merespon pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 yang diajukan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.
 
“Pemerintah daerah juga harus mampu meningkatkan semangat solidaritas dan gotong-royong dengan mengkonsolidasikan pengerahan sumber daya dan dukungan peran serta masyarakat, peran aktif dunia usaha, filantropi, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat yang lebih luas,” imbuh Muhadjir.
 
Lembaga non-pemerintah, dunia usaha, filantropi, dan media pun agar dapat meningkatkan dukungan mobilisasi dan sumber daya di daerah masing-masing untuk penanganan Covid-19. Penguatan solidaritas dan gotong-royong seluruh elemen bangsa juga diperlukan untuk menurunkan serta menghentikan angka kematian, meningkatkan layanan kesehatan, mempercepat vaksinasi, dan penyaluran bansos.
 
“Kepala daerah agar menyediakan masker gratis bagi warga yang kurang mampu. Demikian juga keterlibatan media dalam memberikan edukasi, meluruskan info-info yang menyesatkan atau hoaks, serta dapat mensosialisasikan Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan Covid-19 dan dampaknya,” pungkasnya.

Baca Juga: Di Provinsi Maupun Nasional, Data Kasus Covid-19 Kabupaten Klaten Jomplang