Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono mengakui upaya pihaknya melakukan lobi kepada fraksi lain agar mendukung interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan tidak sepenuhnya mulus. Terdapat sejumlah kendala dalam upaya mengubah sikap para legislator.
Masalah utamanya, kata Gembong, adalah untuk bisa mengubah pandangan satu anggota dewan perlu adanya persetujuan dari pimpinan fraksi. Jika tak ada arahan untuk berbalik mendukung interpelasi, maka akan sulit terwujud.
"Masing-masing fraksi kan punya induk, mesti melaporkan sama indunnya masing-masing tentunya kan fraksi mendapatkan arahan dari fraksinya masing-masing," ujar Gembong saat dihubungi Suara.com, Jumat (10/9/2021).
Gembong mencontohkan ada anggotanya yang sudah melobi legislator lain. Namun yang bersangkutan belum mau menyatakan mendukung Interpelasi karena menunggu instruksi pimpinan fraksinya.
"Ada yang sudah kita lakukan tapi dia mesti mendapatkan petunjuk dan arahan dari pimpinan dan sebagainya. Itulah yang membuat relatif agak lamban," jelasnya.
Meski ada kendala, Gembong meyakini lobi-lobi yang dilakukan akan berjalan lancar. Namun, ia tak menargetkan kapan interpelasi bisa dilaksanakan dan hanya ingin secepatnya dilakukan.
"Kami maunya fungsi pengawasan kita yang mau kita tingkatkan supaya mendapatkan persetujuan, setelah mendapatkan persetujuan baru kita bisa gelar bersama-bersama," pungkasnya.
Usulan PDIP dan PSI
Diketahui, Fraksi PDIP dan PSI telah melayangkan usulan hak interpelasi kepada Anies mengenai Formula E. Interpelasi adalah hak bertanya DPRD mengenai suatu program yang harus dijawab oleh Gubernur.
Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Andi Amran Sulaiman dan SYL Berpotensi Ikut Pilpres 2024
Namun, tak sampai di situ. DPRD masih akan menggelar rapat paripurna sebagai penentuan interpelasi bisa digelar. Agar interpelasi bisa terwujud, anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna tersebut harus memenuhi kuorum 50 persen + 1 atau sebanyak 54 anggota DPRD.
Saat ini, baru diketahui ada 33 anggota DPRD dari dua fraksi yang mengusulkan interpelasi Formula E. Karenanya, PDIP dan PSI akan melobi anggota DPRD dari fraksi lain untuk ikut dalam rapat paripurna.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
Terkini
-
Pramono Anung Targetkan Setiap Kelurahan di DKI Punya Sekolah Lansia: Ini Alasannya
-
Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
-
Pernyataan Terkini Kejagung Soal Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit Seret Anak 'Raja Tol' Jusuf Hamka
-
Papua Mencekam, OTK Bersenjata Serbu Proyek Vital, Ekskavator Jalan Trans Nabire-Timika Dibakar
-
Jejak 'Uang Haram' Zarof Ricar Terendus, Aset Baru Rp 35 M Atas Nama Anak Ikut Disita
-
Babak Baru Korupsi Proyek Jalan Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka Selanjutnya?
-
Ketua Komisi X DPR Soroti Kasus Kepsek SMPN 1 Prabumulih, Ingatkan Bahaya Intervensi Kekuasaan
-
Jejak Hitam Zarof Ricar: Kejagung Sita Harta Karun Rp35 M, Tanah Korupsi Disamarkan Atas Nama Anak
-
Rekrutmen TNI AD Bintara dan Tamtama 2025, Lulusan SMA/SMK Merapat! Cek Syarat dan Jadwal di Sini
-
Cek Kesehatan Gratis Sudah Menjangkau Hampir 30 Juta Penerima Manfaat