Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan hingga saat ini ada sekitar 2,5 juta warga pemilik kartu tanda penduduk (KTP) Jakarta belum mendapatkan dosis vaksin.
"Per 11 September warga DKI yang divaksin sebanyak 10,3 juta. Warga yang ber-KTP DKI belum vaksin itu sebanyak 2,5 juta," kata Anies di Masjid Al-Wiqoyah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu.
Menurut dia, sebagian besar dari mereka belum mendapatkan vaksinasi lantaran tidak ingin vaksin dengan berbagai alasan sehingga harus diajak secara persuasif.
Lebih lanjut, dia mengatakan, alasan lain karena adanya warga DKI yang telah pindah domisili, namun tidak melepaskan data kependudukan di Jakarta.
"Ini sebagian adalah memang tidak mau vaksin, harus diajak. Sebagian lagi orangnya KTP Jakarta tapi pindah, tidak mencabut KTP. Tapi masih tercatat sebagai KTP Jakarta," kata Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan mereka yang belum vaksin tersebut harus diupayakan agar dapat menyelesaikan pelaksanaan vaksinasi di Ibu Kota dalam waktu dekat.
"Jadi, kalau di Jagakarsa ada 100 ribu, Insyah Allah 100 ribu di Jagakarsa segera tuntas, angkanya turun. Nanti kita kejar ke tempat lainnya. Supaya angka yang belum vaksin di Jakarta Insyah Allah mendekati nol," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Kecamatan Jagakarsa Sulaiman Rohimin mengatakan bahwa untuk mendukung pemerintah daerah menuntaskan vaksinasi, pihaknya membuka sentra vaksinasi dengan target 1.000 peserta setiap harinya.
Menurut dia, pelaksanaannya di lapangan bahkan melebihi dari target karena tingginya animo masyarakat.
Baca Juga: Viral Anies Baswedan Terperosok ke Got, Sempat Nyeker hingga Dipinjamkan Sepatu
"Target, memang kita sapujagat 1.000 peserta, namun di lapangan melebihi hampir 1.300 peserta," kata dia.
Ia berharap kolaborasi vaksinasi ini menjadi langkah awal menuju kerja sama lainnya guna mendukung pemerintah melayani masyarakat.
"Mudah-mudahan ini menjadi tahap awal yang akan kita lanjutkan lagi ke berikutnya. Dosis pertama nanti tiga bulan, Insya Allah nanti ada dosis kedua," katanya.
Berita Terkait
-
Viral Anies Baswedan Terperosok ke Got, Sempat Nyeker hingga Dipinjamkan Sepatu
-
Main Bareng Ikan Koi usai Nyebur ke Got, Anies: Repot Kalau Kecemplung 2 Kali
-
4 Efek Samping Vaksin Covid-19 Covishield, Mirip AstraZeneca
-
Viral! Video Anies Baswedan Terperosok ke Selokan, Warganet: Malunya Sampai ke Ubun-ubun
-
Penelitian : Orang Tidak Divaksin 11 Kali Memiliki Risiko Meninggal Dunia
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional