Suara.com - Dalam sejarah pemerintahan Indonesia Demokrasi Pancasila menjadi salah satu ideologi yang memegang peranan sentra dalam tatanan negara Indonesia. Secara harfiah Demokrasi Pancasila bermakna sebuah sifat demokratis yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya.
Namun sayangnya hal tersebut tidak bertahan lama, mulanya Demokrasi Pancasila lahir pada masa kepemimpinan Orde Baru dengan tujuan untuk menggantikan Demokrasi Terpimpin yang sempat dijalankan pada masa Orde Lama pada masa pemerintahan Soekarno. Sedangkan Demokrasi Pancasila lebih identik dengan masa kemepimpinan Soeharto.
Pada penerapannya Demokrasi Pancasila mengandung 10 buah poin atau juga yang dikenal dengan 10 Prinsip Demokrasi Pancasila.
Apa itu prinsip demokrasi Pancasila? Apa saja isinya? Berikut adalah ulasan tentang 10 prinsip Demokrasi Pancasila yang perlu anda ketahui.
Prinsip Demokrasi Pancasila
Menyadur dalam buku Pendidikan Kewarnegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis yang dikarang oleh Aim Abdulkarim, terdapat beberapa instrumen penyusun yang terdapat pada sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila yang juga terkadung dalam Batang Tubuh UUD 1945. Yakni sebagai berikut:
- Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
- Indonesia menganut sistem konstitusional.
- MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi.
- Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah majelis.
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.
Perlu anda ketahui bahwa ketujuh nilai di atas sempat diterapkan, kurang lebih selama 32 tahun tepatnya pada 1966 sampai 1998.
10 Prinsip Demokrasi Pancasila
Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa 10 Prinsip Demokrasi Pancasila ialah sebuah sistem yang menjunjung tinggi permusyawaratan dalam pemerintah yang selalu mengutamakan rakyat diatas segalanya. Secara mudahnya Prinsip Demokrasi Pancasila merupakan kolaborasi yang dilakukan antara sistem demokrasi yang dialaskan berdasarkan Pancasila.
Baca Juga: Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara
Menyadur dalam salah satu buku tulisan Hasim yang berujudul 'Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI', berikut adalah 10 Prinsip Demokrasi Pancasila:
1. Berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengantu paham religious, artinya menolak atheisme, liberalisme dan sekularisme.
2. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
Demokrasi Pancasila yang menujunjung tinggi HAM ditekankan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 26-34, pasal 28J hasil amandemen kedua oleh MPR, dan tercantum dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998.
3. Berkedaulatan Rakyat
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
Terkini
-
Vonis Nadiem Diwarnai Dissenting Opinion, Hakim Nilai Tak Ada Bukti Niat Jahat
-
Siapa Hakim Andi Saputra? Dissenting Opinion dan Minta Nadiem Makarim Dibebaskan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Beda Drastis dari Hari Pertama, Pendukung Roy Suryo Tak Lagi Padati PN Jaksel
-
Ambil Alih Lahan di Kedoya, Kuasa Hukum Ahli Waris Bongkar Modus Surat Mencari Tanah
-
Dokter Icha Tewas Diduga Diintimidasi Anggota DPRD, Puan Maharani Murka: Usut Tuntas!
-
Anggaran Riset Rp4 Triliun Belum Cukup! DPR Dorong Prabowo Naikkan hingga Rp8 Triliun
-
Hakim Sebut Nadiem Makarim Rugikan Negara Rp1,5 Triliun
-
Bukan Musibah Biasa, Pemerintah Didesak Bentuk Tim Independen Usut Kematian 5 Peserta Latsarmil
-
Bukan Cuma Soal Injak Kepala Kerbau, Lukas Luwarso Soroti Tokoh di Balik Acara Jokowi di Lampung