Suara.com - Melalui surat, Taliban meminta untuk ikut serta dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-76. Mereka juga menunjuk juru bicaranya, Mohammad Suhail Shaheen, sebagai Duta Besar Afganistan untuk PBB yang baru.
Setelah mengambil alih Afganistan, kini kelompok Taliban meminta untuk berbicara dengan para pemimpin dunia di Sidang Majelis Umum PBB di New York, yang saat ini sedang berlangsung.
Permintaan tersebut disampaikan ke PBB melalui surat dari Kementerian Luar Negeri Afganistan yang diperintah Taliban, di mana Taliban berargumen bahwa Presiden Afganistan Ashraf Gani telah digulingkan dan Afganistan telah tidak mengakui lagi Gani sebagai pemimpin negara.
Sekretariat PBB telah menyampaikan surat tersebut kepada komite kredensial untuk dijadikan bahan pertimbangan. Komite kredensial beranggotakan sembilan anggota yakni Rusia, Cina, Amerika Serikat (AS), Swedia, Afrika Selatan, Sierra Leone, Cile, Bhutan, dan Bahama.
Tunjuk perwakilan baru
Awalnya tidak jelas siapa yang akan mewakili Afganistan di sidang umum PBB ke-76 yang akan berlangsung hingga Senin (27/09) pekan depan.
Juru bicara PBB, Stephane, Dujarric, mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menerima surat dari Duta Besar Afganistan untuk PBB Ghulam Isaczai pada 15 September, berisikan daftar delegasi Afganistan yang akan berpartisipasi dalam sidang.
Namun, lima hari kemudian, Guterres menerima surat lain dengan kop surat bertuliskan "Emirat Islam Afganistan, Kementerian Luar Negeri,'' yang ditandatangani oleh "Menteri Luar Negeri Ameer Khan Muttaqi'', meminta untuk berpartisipasi dalam sesi debat umum.
Dalam surat tersebut, Taliban mencalonkan juru bicaranya yang berbasis di Qatar, Mohammad Suhail Shaheen, sebagai Duta Besar Afganistan untuk PBB yang baru.
Baca Juga: Taliban Ganti Dubes untuk PBB dan Minta Bicara di Sidang, Dikabulkan?
Apa respons negara lain?
Dilansir Associated Press, pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya telah mengetahui permintaan tersebut. Mereka mengatakan keputusan ada di tangan kesembilan anggota komite kredensial, di mana AS adalah salah satunya.
Seorang pejabat mengatakan bahwa komite "akan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan."
Namun, tampaknya delegasi Taliban tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dalam sesi debat tingkat tinggi minggu ini.
Sementara itu, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Selasa (21/09), menyerukan agar pemimpin dunia tidak berpaling dari Afganistan yang kini dipimpin Taliban.
Ia menyerukan "pentingnya untuk melanjutkan dialog dengan Taliban karena boikot hanya mengarah ke polarisasi dan reaksi, sedangkan dialog dapat membawa hasil positif.''
Berita Terkait
-
Review Film 13 Days, 13 Nights: Ketegangan Evakuasi di Tengah Badai Taliban
-
Afghanistan Pulihkan Akses Internet 48 Jam Setelah Penutupan Taliban
-
Serasa Dejavu! Indonesia Kembali Mengaum di Sidang PBB ke-80
-
Prabowo Berpidato Ketiga di Sidang Majelis Umum PBB, Bicara Usai Donald Trump
-
Peluru Taliban yang Menyalakan Perjuangan Malala untuk Pendidikan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional