Suara.com - Beredarnya surat dari Gubernur Anies Baswedan untuk Bloomberg Philanthropies di media sosial ramai menjadi perbincangan. Surat itu disebut menjadi cara Anies meminta dana kepada Bloomberg.
Berdasarkan keterangan yang diterima, Anies mengirimkan surat tersebut kepada pimpinan Bloomberg Philanthropies, Michael Bloomberg pada 4 Juli 2019.
Secara keseluruhan, dalam surat itu Anies berterimakasih kepada Michael Bloomberg karena berperan memasukan Jakarta sebagai anggota Kemitraan Kota Sehat bersama 54 kota lainnya pada tahun 2017.
Anies pun menyatakan akan melanjutkan kemitraannya sampai tahun 2020 saat itu. Ia juga menyebut sudah melakukan upaya menjadikan Jakarta kota sehat dengan melarang periklanan rokok di tempat terbuka dan tertutup.
Akun twitter Rokok Indonesia, @rokok_indonesia yang juga menyebarkan surat ini ikut mengaitkan surat tersebut kepada rencana kampanye Anies di tahun 2024.
"Inisiasi bertukar surat dengan komitmen melarang rokok di daerah kekuasaannya ini ya bisa jadi alat tukar politik. Ingat bentar lagi 2024, waktunya cari dana bos," tulis akun tersebut, dikutip Senin (4/9/2021).
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantahnya. Ia menyebut surat tersebut dikirim Anies sebagai bentuk kerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkan jakarta sebagai kota sehat.
"Tidak ada permintaan dana, ini justru komitmen kita sebagai kota kolaborasi yang ingin memastikan Jakarta bergabung dengan kota-kota dunia lainnya menjadi kota yang sehat," kata Riza di Balai Kota.
Selain itu, Seruan Gubernur (Sergub) tentang pembinaan kawasan bebas rokok yang melarang mengiklankan hingga memajang rokok di etalse sebagai syarat untuk pengucuran dana. Politisi Gerindra ini menyebut pihaknya hanya ingin mengutamakan kesehatan warga.
Baca Juga: Habis Rapat Ditunda, Jadwal Lanjutan Paripurna Interpelasi Anies Belum Jelas
"Kita tahu rokok dapat mengakibatkan menurunnya kesehatan, sekali lagi, merokok itu tidak sehat. Kami minta warga Jakarta untuk dapat hidup sehat, hindari konsumsi yang dapat mengakibatkan kesehatan menurun," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ralat Pernyataan, Kodam IV/Diponegoro Minta Maaf dan Akui Pria yang Foto dengan Anies Anggota Intel
-
Beredar Isu Anies Baswedan Dipantau Intel saat Sedang Makan Soto, Kodam Diponegoro: Hoaks!
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
Video Anies Ajak Intel Foto Bareng Usai Kepergok Viral, Ini Respons Kodam Diponegoro
-
Polemik Anies dan Kemenhut: Benarkah Negara Memfasilitasi Perusakan Hutan?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!