Suara.com - Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengawal kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Desakan itu mereka sampaikan saat melakukan audiensi secara daring pada Jumat (8/10/2021) kemarin.
Dalam pertemuan ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan. Salah satunya meminta agar kasus MS menjadi bagian agenda Komnas HAM.
“Meminta Komnas HAM memantau kasus kekerasan seksual di KPI dan menjadikan kasus ini sebagai agenda Komnas HAM, agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan,” kata Uli Pangaribuan dari LBH APIK, Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/10/2021).
Kemudian mereka juga meminta Komnas HAM mendorong KPI agar membentuk tim independen dengan melibatkan tim eksternal.
Seperti ahli hingga aktivis perempuan dalam melakukan investigasi penanganan kasus yang dialami MS.
Selain itu, meminta Komnas HAM menjamin hak korban terpenuhi dalam proses penyelesaian kasus.
“Seperti perlindungan dan keamanan korban, dan hak korban sebagai pekerja. Baik dari segi penanganan kasus, hingga pemulihan terhadap korban,” jelas Uli.
Sebelumnya Koalisi Masyarakat telah menyambangi Kantor KPI Pusat di Jakarta, mereka melakukan audiensi dengan Komisioner KPK, agar lebih memperhatikan dan membantu kepolisian mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS.
Guna mengawal kasus ini, Koalisi Masyarakat akan menyambangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan beberapa lembaga lainnya.
Baca Juga: Tuntut Rizky Billar dan Lesti Kejora Minta Maaf Sebelum Resmi Dilaporkan Oleh KPI
“Selanjutnya, upaya serupa juga akan dilakukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Kepolisian RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Kementerian Informasi dan Komunikasi,” ujar Uli.
Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, di antaranya LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Suara Kita, Warta Feminis, Konde.co, Kapal Perempuan dan Perempuan Mahardhika.
Berita Terkait
-
Komnas HAM hingga LPSK Desak Polisi Bebaskan Ribuan Pendemo: Hentikan Represi, Hormati HAM!
-
Komnas HAM Investigasi Kebakaran Gedung DPRD Makassar Pasca Kerusuhan
-
Komnas HAM Pastikan Ada Pelanggaran HAM di Kasus Rantis Brimob Lindas Affan Kurniawan
-
10 Nyawa Hilang, Ribuan Ditahan: Komnas HAM Desak Keadilan Restoratif
-
Korban Jiwa Tembus 10 Orang, Amnesty Internasional Desak Penyelidikan ProJustitia
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
-
Video Lawas Nadiem Makarim Viral Lagi, Ngaku Lahir di Keluarga Anti Korupsi!
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan