Suara.com - Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengawal kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Desakan itu mereka sampaikan saat melakukan audiensi secara daring pada Jumat (8/10/2021) kemarin.
Dalam pertemuan ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan. Salah satunya meminta agar kasus MS menjadi bagian agenda Komnas HAM.
“Meminta Komnas HAM memantau kasus kekerasan seksual di KPI dan menjadikan kasus ini sebagai agenda Komnas HAM, agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan,” kata Uli Pangaribuan dari LBH APIK, Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/10/2021).
Kemudian mereka juga meminta Komnas HAM mendorong KPI agar membentuk tim independen dengan melibatkan tim eksternal.
Seperti ahli hingga aktivis perempuan dalam melakukan investigasi penanganan kasus yang dialami MS.
Selain itu, meminta Komnas HAM menjamin hak korban terpenuhi dalam proses penyelesaian kasus.
“Seperti perlindungan dan keamanan korban, dan hak korban sebagai pekerja. Baik dari segi penanganan kasus, hingga pemulihan terhadap korban,” jelas Uli.
Sebelumnya Koalisi Masyarakat telah menyambangi Kantor KPI Pusat di Jakarta, mereka melakukan audiensi dengan Komisioner KPK, agar lebih memperhatikan dan membantu kepolisian mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami MS.
Guna mengawal kasus ini, Koalisi Masyarakat akan menyambangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan beberapa lembaga lainnya.
Baca Juga: Tuntut Rizky Billar dan Lesti Kejora Minta Maaf Sebelum Resmi Dilaporkan Oleh KPI
“Selanjutnya, upaya serupa juga akan dilakukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Kepolisian RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Kementerian Informasi dan Komunikasi,” ujar Uli.
Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, di antaranya LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Suara Kita, Warta Feminis, Konde.co, Kapal Perempuan dan Perempuan Mahardhika.
Berita Terkait
-
KPI Olah 330 Juta Barel Bahan Baku Sepanjang 2025
-
Aturan Lama Telah Usang, Wamen HAM Tegaskan Revisi UU HAM untuk Perkuat Perlindungan Hak Asasi
-
Doktor Ahli Pengadaan yang Bikin KPU Keok Terkait Ijazah Jokowi: Siapa Sebenarnya Bonatua Silalahi?
-
Neraka 'Online Scam' ASEAN, Kemiskinan Jadi Umpan Ribuan WNI Jadi Korban TPPO
-
Logika Sesat dan Penyangkalan Sejarah: Saat Kebenaran Diukur dari Selembar Kertas
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!