Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI fraksi Golkar Meutya Hafid mengatakan pihaknya memperkirakan Presiden Joko Widodo baru akan mengirim nama calon Panglima TNI pada awal November 2021 ke parlemen. DPR masih memberikan waktu kepada Jokowi terkait calon Panglima TNI pengganti Marsekal Jenderal TNI Hadi Tjahjanto.
"Ya kurang lebih awal-awal November, begitu yang saya dengar terakhir. Dan memang masih ada waktu sampai akhir November prosesnya," kata Meutya ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (18/10/2021).
Meutya mengatakan, kekinian DPR sedang menjalani masa reses sampai dengan 30 Oktober 2021. Sehingga menurutnya, tak perlu diburu-buru terkait dengan proses pergantian Panglima TNI tersebut.
"Jadi saya rasa nggak apa-apa DPR ini memberikan waktu yang diperlukan oleh Presiden sebagai pemegang prerogatif untuk menentukan Panglima TNI supaya yang terpilih nanti yang terbaik, selama tidak melanggar batasan-batasan aturannya," tuturnya.
Lebih lanjut, Meutya mengatakan masih ada waktu bila surat presiden terkait pengganti calon Panglima TNI masuk di awal November. Jika surat sudah masuk, nantinya Komisi I akan menggelar tahapan seperti fit and proper test.
"Tapi terkait kapan fit and proper dan lain-lain itu nanti setelah di paripurna diumumkan sudah ada surat masuk Presiden, Komisi I akan menggelar rapat untuk menentukan gitu kapan harinya," tandasnya.
Pengganti Panglima
Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesegera mungkin akan mengirimkan surat presiden terkait pergantian Panglima TNI Hadi Tjahjanto kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pratikno mengatakan bahwa waktu untuk mengirimkan surpres Panglima TNI masih cukup. Mengingat masa pensiun Hadi masih November 2021.
Baca Juga: Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank
"Jadi saya sampaikan kita akan sampaikan secepatnya karena waktunya masih cukup untuk pergantian Panglima. Panglima itu kan masa jabatan sampai akhir November," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9/2021).
Kendati begitu, Pratikno sudah berkoordinasi jauh hari dengan Ketua DPR Puan Maharani menyoal pengajuan nama Panglima TNI.
Meski demikian hingga saat ini belum ada waktu pasti kapan surat tersebut akan dikirim.
"Jadi kita masih cukup punya waktu. Kami juga telah berkoordinasi dengan ketua DPR untuk pengusulan panglima. Tapi yang jelas kita akan serahkan secepatnya dan ada waktu bagi DPR untuk," kata Pratikno.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Jokowi Presiden Pertama Indonesia yang Menginjakkan Kaki di Papua, Benarkah?
-
Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank
-
Timses Jokowi Jadi Ketua Timsel KPU dan Bawaslu, Pakar Tata Negara Sorot Bahaya Ini
-
Indonesia Juara Piala Thomas, Jokowi Komentari Selebrasi Jonatan Christie
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
Terkini
-
Kasatgas PRR Tegaskan Hibah Antar Daerah Harus Tuntas Pekan Depan Demi Percepatan Pemulihan
-
Kasatgas Tito Ingatkan Daerah Terdampak Bencana Percepat Realisasi Tambahan TKD
-
Respons Ultimatum Mahasiswa, Wapres Gibran Janji Sikat Korupsi di Program MBG!
-
ACSET Divonis Denda Rp 350 Juta dalam Kasus MBZ
-
Jakarta Darurat Kuburan: Lahan Habis, Anggaran Dicoret
-
Kasus Pemerkosaan EZ Buka Tabir Rentannya Buruh Disabilitas Perempuan di Perkebunan Sawit
-
Pemprov Jateng Sabet Penghargaan Program E-Learning ASN Berintegritas dari KPK
-
Satu Tewas Akibat Bencana Gempa Sulteng! Istana Koordinasi Demi Pemulihan Sigi dan Palu
-
Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Terima Laporan soal Haji hingga Pendidikan
-
KPK Sudah Selidiki Kasus MBG Lebih Dulu, Terbuka Jika Kejagung Mau Koordinasi