Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI fraksi Golkar Meutya Hafid mengatakan pihaknya memperkirakan Presiden Joko Widodo baru akan mengirim nama calon Panglima TNI pada awal November 2021 ke parlemen. DPR masih memberikan waktu kepada Jokowi terkait calon Panglima TNI pengganti Marsekal Jenderal TNI Hadi Tjahjanto.
"Ya kurang lebih awal-awal November, begitu yang saya dengar terakhir. Dan memang masih ada waktu sampai akhir November prosesnya," kata Meutya ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (18/10/2021).
Meutya mengatakan, kekinian DPR sedang menjalani masa reses sampai dengan 30 Oktober 2021. Sehingga menurutnya, tak perlu diburu-buru terkait dengan proses pergantian Panglima TNI tersebut.
"Jadi saya rasa nggak apa-apa DPR ini memberikan waktu yang diperlukan oleh Presiden sebagai pemegang prerogatif untuk menentukan Panglima TNI supaya yang terpilih nanti yang terbaik, selama tidak melanggar batasan-batasan aturannya," tuturnya.
Lebih lanjut, Meutya mengatakan masih ada waktu bila surat presiden terkait pengganti calon Panglima TNI masuk di awal November. Jika surat sudah masuk, nantinya Komisi I akan menggelar tahapan seperti fit and proper test.
"Tapi terkait kapan fit and proper dan lain-lain itu nanti setelah di paripurna diumumkan sudah ada surat masuk Presiden, Komisi I akan menggelar rapat untuk menentukan gitu kapan harinya," tandasnya.
Pengganti Panglima
Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesegera mungkin akan mengirimkan surat presiden terkait pergantian Panglima TNI Hadi Tjahjanto kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pratikno mengatakan bahwa waktu untuk mengirimkan surpres Panglima TNI masih cukup. Mengingat masa pensiun Hadi masih November 2021.
Baca Juga: Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank
"Jadi saya sampaikan kita akan sampaikan secepatnya karena waktunya masih cukup untuk pergantian Panglima. Panglima itu kan masa jabatan sampai akhir November," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9/2021).
Kendati begitu, Pratikno sudah berkoordinasi jauh hari dengan Ketua DPR Puan Maharani menyoal pengajuan nama Panglima TNI.
Meski demikian hingga saat ini belum ada waktu pasti kapan surat tersebut akan dikirim.
"Jadi kita masih cukup punya waktu. Kami juga telah berkoordinasi dengan ketua DPR untuk pengusulan panglima. Tapi yang jelas kita akan serahkan secepatnya dan ada waktu bagi DPR untuk," kata Pratikno.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Jokowi Presiden Pertama Indonesia yang Menginjakkan Kaki di Papua, Benarkah?
-
Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank
-
Timses Jokowi Jadi Ketua Timsel KPU dan Bawaslu, Pakar Tata Negara Sorot Bahaya Ini
-
Indonesia Juara Piala Thomas, Jokowi Komentari Selebrasi Jonatan Christie
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?
-
Tok! DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2026: Enam RUU Dicabut, RUU Penyadapan Masuk Daftar
-
Sentil Ulah Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati
-
Bencana Sumatra: Pengamat Sebut Menhut Terdahulu Perlu Diperiksa, Termasuk Zulhas
-
Habiburokhman: Polisi Harus Usut Soal Hasutan Aksi Rusuh Pakai Bahan Peledak 10 Desember
-
Gerindra Soal Wacana Pemecatan Bupati Aceh Selatan: Kita Serah ke DPRD
-
Mensos Akui Masih Ada Daerah Terisolasi di Sumatra, Tapi Pasokan Logistik Mulai Teratasi