Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir, mengklaim bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti kepada seluruh kadernya agar tak kembali terjerumus melakukan tindakan melanggar hukum seperti tindakan korupsi. Hal itu menyusul dalam waktu terakhir 4 kader Golkar dicokok lantaran kasus korupsi.
"Ini kan selalu kita sampaikan kepada kader, sudah mewanti-wanti, Partai Golkar sudah wanti-wanti kadernya untuk hati-hati dalam bekerja, berhati-hati dalam bertindak," kata Adies ditemui di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021).
Terbaru kader Golkar yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK adalah Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Andi Putra. Andi ditangkap lantaran diduga terlibat kasus suap perizinan perkebunan.
Terkait hal itu, Adies mengaku masih menunggu keterangan resmi soal kasus hukum yang menjerat Andi Putra. Nantinya, kata dia, pihaknya akan mencermati keterangan dari KPK tersebut.
"Terkait Andi, kita masih nunggu, kita tidak kau berkomentar terlebih dahulu," tuturnya.
Meski demikian, Adies mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan hukum terhadap Andi jika memang ada permintaan.
"Seluruh kader Golkar yang butuh bantuan hukum, partai Golkar akan sellau bersedia melakukan pendampingan."
Namun Adies mengklaim terkait kasus-kasus korupsi yang menjerat kader-kadernya tersebut tak ada kaitannya dengan partai. Menurutnya, hal itu dilakukan secara personal.
"Ini kan kita sudah sampaikan bahwa hal itu merupakan kegiatan kegiatan personal dari yang bersangkutan masing masing jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan partai, tetapi sebagai kader partai Golkar akan memberikan bantuan hukum terhadap kader kadernya manakala diperlukan," tuturnya.
Baca Juga: AKP Robin Bantah 8 Orang Bekingan Azis Syamsuddin di KPK: Cuma Saya Sendiri
Untuk diketahui dalam beberapa waktu terakhir, tercatat sudah empat kader terjerat kasus korupsi. Pertama ada Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin.
Alex ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung terkait dengan dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019 serta dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
Lalu ada Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Dirinya dicokok KPK lantaran diduga melakukan suap terhadap eks penyidik KPK.
Kemudian anak Alex Noerdin yakni Dodi Reza Alex Noerdin yang menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diduga melakukan dugaan suap dalam proyek pembangunan infrastruktur APBD 2021.
Terakhir, Bupati Kuantan Singingi Andi Putra terjaring OTT KPK dugaan kasus korupsi penerimaan janji atau suap perizinan perkebunan.
Berita Terkait
-
Selama HUT ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggotanya Bepergian Tinggalkan Jakarta
-
Gelar Tabur Bunga di TMP Kalibata Sambut HUT ke-57 Golkar, Begini Pesan Airlangga
-
AKP Robin Bantah 8 Orang Bekingan Azis Syamsuddin di KPK: Cuma Saya Sendiri
-
Perempuan Bendahara UPK Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi PNPM Rp 1,6 Miliar
-
Pemerintah Dinilai Terlambat Antisipasi Pinjol Ilegal
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Penuhi Panggilan Mabes Polri: Tidak Ada Niat Jahat
-
Terbongkar Love Scamming Lintas Negara di Jogja, Polisi Tetapkan 6 Tersangka
-
KPK Pecah Suara? Wakil Ketua Akui Ada Keraguan Tetapkan Tersangka Korupsi Kasus Haji
-
Paradoks Kebahagiaan Rakyat: Ketika Tawa Menutupi Pemiskinan yang Diciptakan Negara
-
Kemendagri Terbitkan Aturan Baru untuk Perkuat BPBD di Seluruh Daerah
-
Guru Besar UNM Soroti Pasal Penghinaan di Era 'Big Bang' Transformasi Hukum 2026
-
Benarkah Rakyat Indonesia Bahagia Meski Belum Sejahtera? Begini Pandangan Sosiolog UGM
-
Tolak Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Koalisi Sipil: Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
-
Survei UGM: 90,9% Masyarakat Puas Atas Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi Libur Nataru
-
Prabowo Agenda Panen Raya di Karawang, Zulhas dan Bobby Naik Motor