Suara.com - Presiden Joe Biden mengatakan AS akan melindungi Taiwan jika diserang Cina. Gedung Putih buru-buru memberi klarifikasi bahwa AS belum mengubah doktrin diplomasinya dan hanya akan membantu Taiwan untuk membentengi diri.
Untuk kedua kali dalam tiga bulan terakhir Gedung Putih harus meralat ucapan Presiden Joe Biden yang mengklaim Amerika Serikat berkomitmen melindungi Taiwan dari serangan Cina.
"Ya, kami berkomitmen untuk melakukan itu,” kata dia saat ditanya apakah AS akan melindungi Taiwan dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan stasiun televisi CNN, Kamis (21/10).
Agustus silam dia pernah mengucapkan ungkapan serupa. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun ABC, Biden memastikan AS telah membuat "komitmen suci” untuk melindungi sekutu NATO, "termasuk Jepang, Korea Selatan dan Taiwan.”
Sesuai perjanjian dengan Taiwan, AS berkewajiban membantu menyediakan persenjataan demi pertahanan.
Namun saat yang sama, Gedung Putih juga mengadopsi doktrin "ambiguitas strategis,” untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Beijing.
Menanggapi komentar Biden, seorang juru bicara Gedung Putih memastikan "tidak ada perubahan” dalam kebijakan AS terkait Taiwan.
"Kerja sama pertahanan dengan Taiwan dipandu oleh UU Taiwan. Kami menjalankan komitmen kami sesuai Undang-undang ini, dan akan terus membantu pertahanan Taiwan. Kami akan terus melawan upaya mengubah status quo secara sepihak,” kata dia.
Ucapan Biden ditanggapi Kantor Kepresidenan Taiwan dengan menyatakan posisi kedua pihak adalah sama, yakni untuk tidak mengalah pada tekanan Cina, dan menegaskan tekad untuk mempertahankan diri, tutur juru bicara pemerintah, Xavier Chang.
Baca Juga: Joe Biden Sebut Amerika Serikat Bakal Bela Taiwan Jika Diserang China
Menurutnya Presiden Biden selalu menunjukkan dukungan "yang kokoh” melalui tindakan kongkrit untuk Taiwan.
"Reunifikasi damai”
Sebaliknya Cina kembali menegaskan klaim teritorial atas Taiwan. Dalam sebuah jumpa pers di Beijing, Jumat (22/10), juru bicara Kementerian Luar Negeri, Wang Wenbin, mengatakan pihaknya menginginkan reunifikasi damai dengan Taiwan, tapi tidak segan menggunakan opsi militer untuk memaksakan penyatuan kembali.
"Jika sudah menyangkut kedaulatan dan keutuhan teritorial Cina, tidak ada ruang bagi Cina untuk berkompromi atau mengalah, dan orang tidak selayaknya meremehkan determinasi kuat dan keinginan rakyat Cina untuk melindungi kedaulatannya sendiri,” kata dia.
Menurutnya, Taiwan adalah "bagian tidak terpisahkan dari teritorial Cina.
Isu Taiwan adalah murni urusan dalam negeri dan Cina tidak mengizinkan intervensi asing,” imbuh Wang.
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Strategi Pramono Tangani Banjir Jakarta: Fokus Normalisasi Sungai, Tidak Tambah Sumur Resapan
-
Gaji Guru Dinilai Tak Layak, Komisi X DPR Dorong Upah Minimal Rp 5 Juta
-
Ikut Jokowi ke Arab, Keterangan Dito Ariotedjo Disebut Kuatkan Bukti Soal Pembagian Kuota Haji
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Geledah Rumah Bupati Pati Sudewo Dkk, KPK Amankan Dokumen Hingga Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Trah HB II: Kerja Sama Rp 90 Triliun dengan Inggris Tak Sebanding dengan Harta Jarahan Geger Sepehi
-
KPK Cecar Eks Menpora Dito: Asal Usul Kuota Haji Tambahan Dipertanyakan
-
Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Gebuk 'Oligarki Serakahnomic'
-
Soal Kemungkinan Periksa Jokowi dalam Kasus Kuota Haji, KPK: Tergantung Kebutuhan Penyidik
-
Bareskrim Bongkar Borok Dana Syariah Indonesia: Proyek Fiktif Jerat 15.000 Investor