Suara.com - Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar menganiaya Brigadir Sony, karena kesal anak buahnya tidak bisa dihubungi saat jaringan zoom meeting terganggu. Kasus ini mencuat setelah Brigadir Sony memviralkan video aksi brutal Kapolres.
Terkait hal itu, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai apa yang dilakukan Brigadir Sony mengindikasikan adanya permasalahan terkait mekanisme pengaduan di internal Polri atau Propam.
Mungkin, kata Bambang, Propam dianggap tidak bisa memberi rasa keadilan. Sehingga, Brigadir Sony memilih menyebarluaskan video tersebut ke grup angkatannya hingga viral di media sosial.
"Ini indikasi masalah serius di kepolisian bahwa mekanisme pengaduan untuk internal itu dianggap tidak bisa menjawab rasa keadilan korban, yang mengakibatkan dia menyebarkan rekaman CCTV di media sosial," kata Bambang kepada Suara.com, Rabu (27/10/2021).
Menurut Bambang, ini menjadi masalah serius di tubuh institusi Polri. Pasalnya, anggota di internalnya saja tidak merasa terayomi.
"Kalau di internal saja tidak merasa terayomi, bagaimana akan mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat?" katanya.
Apa yang dilakukan oleh Brigadir Sony sedikit banyaknya sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat belakangan ini. Di mana mereka terkesan lebih percaya 'mengadu' ke media sosial berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan atau ulah oknum tak bertanggungjawab.
Sebagai contoh, misalanya kasus penganiyaan yang dilakukan oknum anggota Polresta Tangerang membanting mahasiswa. Terbukti, Polri terkesan bergerak cepat usai video tersebut viral di media sosial.
Contoh lainnya, yakni kasus dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan Polisi 'artis' Aipda Monang Parlindungan Ambarita. Polri langsung memutasi yang bersangkutan dan diproses secara etik usai videonya memeriksa handphone pemuda tanpa izin viral di media sosial.
Baca Juga: Bongkar Isi Garasi Kapolres Nunukan yang Tendang Anak Buahnya, Motor Lebih Dominan
"Di internal (Polri) pun juga tidak mempunyai saluran pengaduan yang dipercaya bisa berbuat adil, makanya mereka (Brigadir Sony) juga memilih jalan “memviralkan”," ujar Bambang.
Sanksi dan Apresiasi
Atas kejadian ini, Bambang menilai perlu adanya saksi tegas terhadap Kapolres Nunukan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi atasan lainnya. Sanksi tersebut misalnya bisa berupa demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan sekolah atau pencopotan.
"Bukan mencopot dari jabatan Kapolres Nunukan kemudian diberi jabatan lagi di tempat atau bidang yang lain," jelasnya.
Di sisi lain, Bambang menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu memberikan apresiasi kepada Brigadir Sony. Sebab, Brigadir Sony dinilainya telah berani membuka budaya kekerasan di internal Polri.
"Harusnya Kapolri juga memberi penghargaan sebagai duta transparansi. Bahwa dia sudah membuka budaya kekerasan di tubuh Polri," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bongkar Isi Garasi Kapolres Nunukan yang Tendang Anak Buahnya, Motor Lebih Dominan
-
Jadi Korban Penganiayaan Kapolres Nunukan, Brigadir SL Minta Maaf
-
Kapolres Nunukan Tendang dan Tinju Anak Buah: Warisan Militeristik Orba Masih Ada di Polri
-
Jadi Korban Penganiayaan Kapolres Nunukan, Brigadir SL Rekam Video Permintaan Maaf
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
Terkini
-
Menhut Raja Juli Rahasiakan 12 Perusahaan 'Biang Kerok' Banjir Sumatra, Alasannya?
-
ICW Soroti Pemulihan Korupsi yang Seret: Rp 330 Triliun Bocor, Hanya 4,84 Persen yang Kembali
-
Boni Hargens Kritik Keras Komite Reformasi Polri, Terjebak dalam Paralisis Analisis
-
Heboh 250 Warga Satu Desa Tewas Saat Banjir Aceh, Bupati Armia: Itu Informasi Sesat!
-
SLHS Belum Beres, BGN Ancam Suspend Dapur MBG di Banyumas
-
DPR Sentil Pejabat Panggul Beras Bantuan: Gak Perlu Pencitraan, Serahkan Langsung!
-
Investigasi Banjir Sumatra: Bahlil Fokus Telusuri Tambang di Aceh dan Sumut
-
Catatan AJI: Masih Banyak Jurnalis Digaji Pas-pasan, Tanpa Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
-
Geram Titiek Soeharto Truk Angkut Kayu Saat Bencana: Tindak Tegas, Bintang Berapa pun Belakangnya
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara