Suara.com - Otoritas kesehatan China menerapkan penguncian (lockdown) secara total akibat gelombang baru COVID-19 di Kabupaten Ejine Banner, Daerah Otonomi Mongolia Dalam, dan Kota Lanzhou, Provinsi Gansu, hingga menyebabkan ribuan wisatawan telantar.
Pemerintah Kota Beijing juga memperketat tindakan pencegahan dan pengendalian terkait kasus baru yang ditemukan di kedua provinsi tersebut, demikian dilaporkan sejumlah media China, Kamis (28/10/2021).
Sebanyak 9.412 wisatawan telantar di Ejine Banner sejak kasus baru pada 43 warga lokal muncul.
Ejine Banner merupakan daerah wisata populer di China saat musim gugur karena memiliki pemandangan pohon gurun yang khas.
Pemerintah daerah setempat menetapkan batas atas sewa hotel sebesar 200 yuan (Rp444 ribu) per malam selama masa lockdown.
Pemerintah lokal juga memberikan perlengkapan kesehatan secara cuma-cuma.
Sebanyak 1.943 turis juga telantar di beberapa kota di Daerah Otonomi Ningxia, seperti Shizuishan, Lingwu, dan Zhongwei.
Kota Lanzhou juga menerapkan lockdown sejak Senin (25/10) setelah 45 warga lokal terdeteksi positif COVID-19.
Pemerintah di ibu kota Provinsi Gansu itu memeriksa secara ketat setiap orang yang keluar dan masuk kawasan permukiman warga.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Naik Tiba-tiba, China Putuskan Kembali Lockdown
Otoritas kesehatan di Beijing mendeteksi 21 warga lokal di tiga distrik, yakni Fengtai, Changping, dan Haidian positif COVID-19.
Kasus varian Delta mirip dengan yang terjadi di Mongolia Dalam dan Gansu, kata Deputi Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kota Beijing, Pang Xinghuo.
Otoritas kesehatan setempat menggelar tes PCR secara massal terhadap 1,56 juta warga.
Polisi setempat menangkap 19 orang karena pelanggaran protokol kesehatan dan 13 lainnya dikenai denda.
Sejumlah pejabat China yang berada di Beijing untuk sementara waktu diimbau tidak meninggalkan wilayah Ibu Kota kecuali tugas yang sangat mendesak.
Beberapa kegiatan, baik di dalam kota maupun luar kota, untuk sementara dibatalkan.
Berita Terkait
-
Dihantui Gelombang Virus Corona, Aktivitas Pasar Emas Dunia Turun Drastis
-
Lagi, Satu Siswa di Sleman Terkonfirmasi Positif Covid-19
-
Kabar Baik, Kasus Aktif Covid-19 di Sumbar Hanya 0,29 Persen
-
Kasus Covid-19 Naik Tiba-tiba, China Putuskan Kembali Lockdown
-
China Kembali Lakukan Lockdown, Ribuan Wisatawan Terlantar
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
Terkini
-
Digugat di MK, Benarkah Kolom Agama di KTP dan KK akan Dihapus?
-
Demo 17 September 2025: 5.000 Ojol Bakal Geruduk Istana-DPR, Ini 7 Tuntutan Utamanya
-
Ironi Ceramah Ustaz Khalid Basalamah: Keras Larang Haji Ilegal, Kini Pakai Kuota Bermasalah
-
Misteri 3 Orang Hilang Pasca-Demo Agustus, Menko Yusril Turun Tangan, Keluarga Justru Belum Melapor
-
Total Tersangka Kerusuhan di Makassar Capai 53 Orang, Termasuk 11 Anak, Begini Nasibnya!
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Kasus Haji Segera Ada Tersangka, Bagaimana Nasib Ustaz Khalid Basalamah usai Kembalikan Uang ke KPK?
-
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Efisiensi TKD, Anggaran Dialihkan Demi Program Merakyat
-
Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Bikin Koruptor Ketakutan, Segera Bahas dan Disahkan!
-
Tuai Kritik, KPU Batal Sembunyikan Ijazah Capres dan Cabut Keputusan Kontroversial