Suara.com - Kesepakatan Dubai dengan pemerintah India untuk membangun infrastruktur di Jammu dan Kashmir berlangsung pada saat gejolak kekerasan kembali membayangi wilayah Himalaya ini.
Pemerintah Dubai, salah satu kota dan emirat di negara Uni Emirat Arab (UEA), baru-baru ini menandatangani perjanjian dengan India untuk meningkatkan investasi bidang infrastruktur di wilayah Jammu dan Kashmir.
Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan kesepakatan itu akan memungkinkan Dubai untuk membangun infrastruktur di wilayah yang saat ini tengah berkonflik, termasuk membangun kawasan industri, menara komunikasi IT, menara serbaguna, pusat logistik, perguruan tinggi medis dan rumah sakit khusus.
Sultan Ahmed bin Sulayem, Ketua dan CEO DP World Dubai, mengatakan kepada awak media di Srinagar: "Kami berkomitmen untuk menghubungkan Jammu dan Kashmir dengan keseluruhan India. Kami tahu bagaimana melakukannya, kami tahu hambatannya."
Tidak ada nominal pasti yang diumumkan dari kesepakatan ini, tetapi bin Sulayem mengatakan bahwa investasi oleh perusahaannya akan menjadi bagian dari inisiatif pemerintah Modi yang bertajuk "Make in India".
Ini adalah perjanjian investasi pertama oleh pemerintah asing yang melibatkan Kashmir sejak New Delhi menghapus status khusus kawasan itu pada 2019 dan membagi negara bagian berpenduduk mayoritas muslim itu menjadi dua wilayah yang diperintah langsung dari ibu kota India.
Dibayangi lonjakan kekerasan di Kashmir
Kesepakatan investasi ini muncul di tengah meningkatnya kekerasan di wilayah yang sangat termiliterisasi itu.
Belakangan kembali terjadi serentetan serangan kelompok militan terhadap warga sipil dan sejumlah tindakan kekerasan lain oleh pasukan keamanan yang menewaskan beberapa orang.
Baca Juga: Gelombang Pembunuhan Hantui Buruh India di Kashmir
Kelompok militan diduga telah membunuh sedikitnya 11 warga sipil, termasuk lima pekerja migran, di Kashmir sejak awal Oktober.
Sementara pihak berwenang India baru-baru ini terpaksa memindahkan ribuan pekerja migran di Kashmir ke lokasi yang lebih aman dalam waktu hanya semalam, seiring dengan serangkaian penargetan pembunuhan di lembah Himalaya itu.
Belum jelas apa yang menjadi pemicu serangan yang terjadi baru-baru ini.
Namun pembunuhan tersebut telah memperluas keresahan utamanya di kalangan minoritas pemeluk agama Hindu di kawasan itu.
Diperkirakan sekitar 200.000 minoritas Hindu yang secara lokal dikenal sebagai Pandit telah melarikan diri dari Kashmir setelah pemberontakan anti-India meletus pada tahun 1989.
Analis mengatakan perjanjian investasi ini adalah pesan yang jelas bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan perdamaian dapat berjalan beriringan, bahkan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kondisi keamanan.
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
-
HP Mau PHK 6.000 Karyawan, Klaim Bisa Hemat Rp16,6 Triliun
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
Terkini
-
Detik Penentu Kasus Alvaro: Hasil DNA Kerangka Manusia di Tenjo Segera Diumumkan Polisi
-
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Tegaskan Kasus PT Jembatan Nusantara Tak Berhenti di Tengah Jalan
-
Baru 4 Bulan Menjabat, Dirdik Jampidsus 'Penjerat' Nadiem Makarim Dimutasi Jaksa Agung
-
Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB Dalam Rapat Bersama DPR
-
Polda Metro Jaya Gelar Audiens dengan Keluarga Arya Daru Siang Ini: Ada Temuan Baru?
-
Reformasi Polri Harus Menyeluruh, Bukan Wajahnya Saja: KUHAP Baru Diminta Dibatalkan
-
Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Kasus Dugaan Manipulasi Pajak 20162020
-
Pagi Ini, KPK Masih Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Dkk
-
Dompet Dhuafa Menyapa Masyarakat Muslim di Pelosok Samosir, Bawa Bantuan dan Kebaikan
-
Usai Dapat Rehabilitasi Prabowo, Kuasa Hukum Ira Puspadewi Langsung Sambangi KPK