Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan sistem pemilihan dengan one man, one vote dapat menimbulkan politik uang atau money politik.
Hal itu juga yang dirasakan Hasto sendiri dalam pemilihan struktur partai. Di mana, sistem one, man one vote cenderung membuat adanya politik uang.
"Di PDI Perjuangan ketika pemilihan struktural partai dengan one man, one vote, one values, money politic," kata Hasto dalam diskusi daring CSIS bertajung Menimbang Sistem Pemilu 2024, Senin (1/11/2021).
Karena mengetahui potensi terjadinya politik uang lewat sistem one man, one vote, lanjut Hasto PDIP kemudian menerapkan merit system dalam pemilihan struktural partai.
"Kemudian kami rombak dengan merit system sehingga menghasilkan biaya psikotes yang dikeluarkan. Dulu untuk menjadi ketua DPC money politic itu karena one man, one vote, one values," tuturnya.
Padahal dikatakan Hasto para pendiri bangsa terdahulu sudah sangat baik menggunakan demokrasi di mana terdapat musyawarah mufakat di dalamnya.
"Dengan diksi demokrasi, yang kini disebut dengan delibratif demokrasi, musyawarah mufakat yang berkeadilan sosial," ujar Hasto.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung