Suara.com - Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet yang dihadiri oleh seluruh jajarannya di Kantor Presiden, Rabu (17/11/2021). Dalam sidang, Jokowi meminta agar realisasi APBN dan APBD 2021 dipercepat.
"Saya minta ini agar sudah bulan November, masuk ke Desember jadi percepat realisasi APBN dan APBD. Artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi," kata Jokowi, Rabu (17/11/2021).
Jokowi juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar memperhatikan pemerintah daerah yang serapan anggaran APBD-nya masih kecil. Ia meminta Tito untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa realisasi APBD itu penting untuk pertumbuhan ekonomi negara.
"Saya liat realisasi dana perlindungan sosial baru mencapai 77 persen dari DIPA, kemudian program padat karya baru mencapai 67 persen, dukungan untuk UMKM dan korporasi baru 60 persen," ujarnya.
Di luar persoalan realisasi APBN dan APBD, Jokowi juga meminta seluruh jajarannya untuk mewaspadai segala risiko-risiko global. Seperti saja misalnya perkembangan ekonomi di Tiongkok maupun risiko tapering off dari Amerika.
"Betul-betul dilihat dampak dan apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita lakukan. Kemudian terakhir inflasi global, dampaknya semua dihitung, semua kita kalkulasi, di mana yang mesti kita antisipasi," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
-
Profil Victor Hartono: Pewaris Djarum, Dicekal Negara Diduga Kasus Pajak
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
Terkini
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM
-
Buntut Demo Agustus Ricuh, 21 Aktivis Didakwa Hina Presiden dan Lawan Aparat
-
Demi Yakinkan Pensiunan, KPK Rela Pinjam Uang Tunai Rp300 Miliar untuk Dipamerkan
-
Drama Pohon Tumbang Usai, MRT Jakarta Kembali Normal Jelang Jam Pulang Kantor
-
Divonis 4,5 Tahun Penjara, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi 'Mengadu' ke Prabowo: Mohon Perlindungan