Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan jika pemerintah tidak alergi dengan masalah-masalah hak asasi manusia (HAM). Ia justru mengklaim kalau pemerintah peduli akan penyelesaian persoalan HAM.
Hal tersebut ia sampaikan usai mengalami pengusiran oleh peserta Seruan Aksi Kamisan di Semarang, Kamis (18/11/2021) kemarin. Moeldoko diusir karena dianggap sebagai bagian dari pelanggar HAM masa lalu namun diundang dalam acara Festival HAM yang digelar oleh Komnas HAM RI.
"Saya ingin juga menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga, tapi tetap memberi kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu," kata Moeldoko dalam pernyataannya, Jumat (19/11/2021).
"Pertanyaannya kenapa saya datang? Kan begitu. Itulah sebuah wujud. Kalau kami tidak peduli, kami tidak datang untuk melihat dan mendengarkan," sambungnya.
Lagipula menurutnya, persoalan HAM itu bukan hanya sebatas masa lalu saja. Justru ia ingin menyampaikan kalau pemerintah hendak mengangkat berbagai inovasi dan inisiatif baru untuk menjaga dan memajukan tentang persoalan-persoalan HAM yang berkaitan dengan ekonomi, sosial budaya dan hak-hak sipil.
"Kita tidak hanya memikirkan persoalan masa lalu, tapi bagaimana kita menata persoalan-persoalan HAM masa depan yang semakin baik, beriringan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya. Itu sesungguhnya yang sedang dipikirkan dalam festival HAM itu," tuturnya.
Sebelumnya, puluhan orang memenuhi Taman Signature Kota Semarang. Mereka datang memenuhi Seruan Aksi Kamisan yang beredar melalui pesan instan sejak semalam.
Melalui pengeras suara, pengunjuk rasa meneriakkan tuntutan agar Festival HAM tidak diisi oleh pelanggar HAM.
Moeldoko yang baru selesai menjadi pembicara kunci dalam rangkaian Festival HAM itu, langsung menemui mereka.
Baca Juga: Diusir Pendemo Aksi Kamisan, Moeldoko Beberkan yang Sebenarnya Ingin Disampaikan
Anehnya, para pengunjuk rasa malah menolak dan menyambut Kepala Staf Kepresidenan itu dengan teriakan, “Para pelanggar HAM tidak boleh bicara HAM,” Mereka juga menyuruh Moeldoko meninggalkan arena.
Namun sikap Moeldoko tetap tenang. Kepada para pengunjukrasa, Moeldoko menegaskan, “Ini merupakan penghormatan kepada HAM, memastikan hak berbicara terpenuhi. Kita hormati dan kita dengar aspirasinya. Pemerintah tidak anti kritik.”
Moeldoko menyatakan pemerintah selalu serius menyelesaikan berbagai persoalan dan kasus HAM yang ada.
"Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah HAM. Karena ini merupakan salah satu janji Presiden yang harus dituntaskan," ujarnya.
Kepada pengunjukrasa, Moeldoko mengakui jika tidak mudah menyelesaikan persoalan yang ada.
Aksi Kamisan Semarang digelar para aktivis saat Festival HAM 2021 berlangsung, Kamis (18/11). Aksi tersebut mengkritisi penyelenggaraan Festival HAM 2021 yang dianggap memberikan panggung bagi para pelanggar HAM.
Berita Terkait
-
Diusir Pendemo Aksi Kamisan, Moeldoko Beberkan yang Sebenarnya Ingin Disampaikan
-
Tak Masalah Diusir Massa Aksi Kamisan, Moeldoko Ngaku Tetap Santai
-
Diusir Pengujuk Rasa Aksi Kamisan di Semarang, Moeldoko: Bagi Saya Itu Sesuatu yang Biasa
-
Diusir Para Peserta Aksi Kamisan di Kota Semarang, Ini Penjelasan KSP Moeldoko
-
Detik-detik KSP Moeldoko dan Wali Kota Semarang Diusir dari Aksi Kamisan
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri