Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai keputusan politisi Nasdem, Ahmad Sahroni, menerima jabatan Ketua Pelaksana Formula E sebagai kesalahan. PSI pun meminta Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh turun tangan.
Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, menilai Formula E adalah ajang yang saat ini masih bermasalah. Nasdem selayaknya minta Sahroni mundur dari kepanitiaan ajang balap mobil listrik tersebut.
“Kalau saya jadi Bang Surya Paloh, saya akan minta Mas Sahroni sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem dan Anggota DPR RI untuk mundur dari jabatan ketua pelaksana Formula E," ujar Dea dalam keterangan tertulis, Selasa (30/11/2021).
Ia juga menilai langkah Bendahara Umum Partai Nasdem itu membahayakan posisi Presiden Joko Widodo. Meninggat Nadem merupakan partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019 lalu.
"Meskipun Mas Sahroni menjadi ketua pelaksana Formula E sebagai Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI), hal itu tidak dapat dipisahkan dari jabatannya di Nasdem,” katanya.
Apalagi gelaran itu sempat membawa-bawa nama Jokowi sebagai penentu trek meski akhirnya diklarifikasi. Ia menilai hal ini berkaitan dengan sejumlah masalah yang melilit Formula E.
“Formula E sedang diselidiki KPK. Eh, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi,” katanya.
Dea mengatakan, saran tersebut berangkat dari keprihatinan sebagai sesama anggota koalisi pemerintahan Jokowi. Seharusnya, karena berada di barisan yang sama, Sahroni memikirkan posisi Jokowi.
“Meski lebih junior, tak ada salahnya kami memgingatkan saudara tua. Mari sama-sama kita jaga Pak Jokowi. Beliau sedang fokus pada kerja pemulihan ekonomi dan menjaga pandemi Covid-19 tetap landai. Jangan dijerumuskan dalam benang kusut persoalan Formula E,” pungkasnya.
Baca Juga: Novel Baswedan Siap Bantu Audit Bisnis PCR Luhut-Erick, Yunarto: Semoga Formula E Juga
Berita Terkait
-
Sedang Nego Formulasi UMP 2022, Wagub DKI Minta Buruh Tak Demo Besar-besaran Lagi
-
Novel Baswedan Siap Bantu Audit Bisnis PCR Luhut-Erick, Yunarto: Semoga Formula E Juga
-
Relawan Beraksi: Sudah Saatnya ada Presiden Yang Bisa Memberikan Ruang Besar
-
Komisi III Gali Masukan Pembahasan RUU Kejaksaan di Bali
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Haji Rp622 Miliar, Pengelola Apartemen Ikut Diperiksa
-
Mengapa Keterlibatan Komcad di Pengamanan Demo Mahasiswa Jadi Alarm Demokrasi?
-
Alasan Efisiensi, BGN Mau Hapus MBG Untuk Siswa SMA
-
Resmikan 8 MPP Baru, Menteri Rini: Masyarakat Membutuhkan Layanan yang Mudah dan Terintegrasi
-
Fisipol Menolak Bungkam, Mahasiswa UGM 'Hukum' Penguasa di Halaman Kampus
-
Bahas Anggaran 2027, Kepala BGN Nanik S Deyang Resmi Tunjuk Agustina Arumsari Jadi Jubir
-
Bukan Gas Alam, Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik 126 Teror Api Sleman
-
Guru Ungkap Ada PPPK Paruh Waktu Bergaji Rp15 Ribu, Anggaran Pendidikan Disorot
-
BEM SI Nilai DPR Tak Pro Rakyat, Malah Fokus Bahas RUU Polri
-
Open House SRMP 2 Medan, Gus Ipul Ajak Masyarakat Lihat Gambaran Utuh Sekolah Rakyat