Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak mau memanfaatkan jabatannya sebagai pejabat negara, untuk tidak mengikuti aturan karantina Covid-19.
Langkah itu dilakukannya kepada keluarganya yang baru pulang dari Belanda.
Mahfud bercerita soal anak dan cucunya yang baru pulang dari Belanda pada tiga hari lalu. Ia tidak meminta untuk mendapatkan dispensasi supaya anaknya bisa lolos dari proses karantina.
"Saya suruh karantina, tidak usah nyebut bahwa kamu anak saya, (harus) karantina," kata Mahfud dalam pidatonya pada acara rapat kerja nasional Satgas Saber Pungli di Jakarta, Rabu (15/12/2021).
Secara tegas, Mahfud meminta kepada anaknya menjalankan karantina 10 hari dan tidak berupaya untuk ke luar dari hotel. Apabila hal itu dilanggar, Mahfud tidak segan untuk menyeret anaknya ke jalur hukum.
Tindakan tersebut dilakukan Mahfud untuk membiasakan diri menjaga moral sebagai warga negara. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut kalau hukum bisa saja diatur namun tidak dengan kesadaran moral.
"Hukum si mungkin bisa diatur, saya salah, telepon, tolong deh kan salah kecil gitu. Bisa diindustrikan. Tapi moral tidak bisa diindustrikan."
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT